NURFADILAH UTAMI, HANA (2024) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN PANDEGLANG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text HANA NURFADILAH UTAMI_1111190006.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text HANA NURFADILAH UTAMI_1111190006_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text HANA NURFADILAH UTAMI_111119006_02.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB)
	Text HANA NURFADILAH UTAMI_1111190006_03.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text HANA NURFADILAH UTAMI_1111190006_04.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text HANA NURFADILAH UTAMI_1111190006_05.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text SKRIPSI .HANA NURFADILAH UTAMI_1111190006_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)
	Text HANA NURFADILAH UTAMI_1111190006_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (719kB)

Abstract

Pandeglang Regency, known for its high level of tourism, has tourist attractions which, if managed well, can increase sources of PAD (original regional income) for Pandeglang Regency. The problem that currently arises is the decline in foreign tourists and foreign tourists based on visit data obtained from several tourism places, so it is necessary to examine the responsibilities of the regional government in supervising and controlling tourism in Pandeglang Regency, based on Presidential Regulation Number 63 of 2014 concerning Supervision and Control of Tourism related to activities. has a negative impact on the wider community and whether the local government has carried out its duties and responsibilities to increase the attractiveness of tourist attractions in the Pandeglang Regency area. The identification of the problem in this research is how to implement Regional Government Responsibilities in Supervising and Controlling Tourism, which is based on Presidential Regulation Number 63 of 2014 concerning Supervision and Control of Tourism, and what obstacles are experienced by Regional Governments in carrying out Supervision and Control of Tourism. The theories used in this research are Supervision theory and Legal Responsibility theory. This research uses empirical juridical research methods. The research specifications used are analytical descriptive research. This research uses primary data and secondary data. The data collection technique in this research uses field research and library research techniques. The results obtained in the research are that the Regional Government has carried out its responsibilities in supervising and controlling tourism using the theory of legal responsibility, namely the obligation to regulate due to the existence of legal regulations, the Regional Government in this case must be based on the RIPPARDA of Pandegang Regency and carry out supervision and control of tourism. 10 the method of direct supervision is based on supervision theory. Meanwhile, the obstacles experienced are the lack of awareness of the local community in maintaining tourist attractions, coordination with the private sector is not optimal.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor IKOMATUSSUNIAH, IKOMATUSSUNIAH 198002242014042001 Thesis advisor ARDHI CAHYANI, FERINA 199408192019032018
Additional Information:	Kabupaten Pandeglang, terkenal dengan tingkat kepariwisataan yang tinggi, objek wisata yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan sumber PAD Kabupaten Pandeglang, masalah yang kini timbul menurunnya Wisman maupun Wisnus berdasarkan data kunjungan yang diperoleh dari beberapa tempat pariwisata,sehingga perlu diteliti bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan, terkait kegiatan yang berdampak negatif bagi masyarakat luas. Identifikasi masalah dalam penelitian yaitubagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepariwisataan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan, dan apa hambatan yang dialami pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Kepariwisataan. Teori yang digunakan adalah teori Pengawasandan teori Tanggung Jawab Hukum. Metode yang digunakan Yuridis empiris.Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitianlapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil yang didapat adalah pemerintah daerah telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kepariwisataan dengan menggunakan teori tanggung jawab hukum yaitu berkewajiban untuk mengatur karena adanya aturan hukum, tindakan pemerintah daerah berdasarkan RIPPARDA Kabupaten Pandeglang dan melakukan pengawasan dan pengendalian kepariwisataan dengan cara pengawasan secara langsung. 10 hambatan yang dialami yaitu, ada pihak yang juga memiliki sertifikat lahan objek wisata, masyarakat kurang kondusif, sarana dan prasarana belum dikembangkan, wisata ziarah belum dilestarikan, potensi wisata unggulan belum dikembangkan, koordinasi dengan lembaga belum maksimal, potensi wisata perlu di promosikan, sistem informasi belum optimal, belum ada produk dan fasilitas unggulan, peran masyarakat dalam pengembangan belum terorganisir.
Uncontrolled Keywords:	Supervision, Tourism, Responsibility. Pengawasan, Kepariwisataan, Tanggung jawab.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Hana nurfadilah utami
Date Deposited:	18 Mar 2024 11:40
Last Modified:	18 Mar 2024 11:40
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/34049

Actions (login required)

View Item