INDAH DAHLIA, ENENG (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH ‘IDDAH BAGI ISTRI NUSYUZ BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1985/Pdt.G/2020/PA.JB). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) ENENG INDAH DAHLIA_1111190252_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (SKRIPSI) ENENG INDAH DAHLIA_1111190252_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) ENENG INDAH DAHLIA_1111190252_02.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB)
	Text (SKRIPSI) ENENG INDAH DAHLIA_1111190252_03.pdf Restricted to Registered users only Download (886kB)
	Text (SKRIPSI) ENENG INDAH DAHLIA_1111190252_04.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB)
	Text (SKRIPSI) ENENG INDAH DAHLIA_1111190252_05.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text (SKRIPSI) ENENG INDAH DAHLIA_1111190252_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)
	Text (SKRIPSI) ENENG INDAH DAHLIA_1111190252_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

The problem in this study is that the provision of Article 152 of the Code states: “The permanent wife is entitled to a subsistence from her ex-husband unless she is nusyuz”. However, in the West Jakarta Religious Court Judgment No. 1985/Pdt.G/2020/PA.JB, the wife gets a subsistance ‘iddah, while in the legal facts it’s mentioned that the wife has engaged in relations with other men (nusyuz). As for the identification of problems in this study: Firstly, how do judges consider exercising their right ex officio to the West Jakarta Religious Court Decision No. 1985/Pdt.G/2020/PA.JB concerning the establishment of the subsistence of nusyuz wives under Law No. 16 of 2019 on Amendments to the Act No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law?. Secondly, what are the jurisprudential consequences of the decision of West Jakarta Religious Court No. 1985/Pdt.G/2020/PA.JB?. This research uses the theories of fairness and legal certainty. The research method uses normative and empirical juris, as well as qualitative analysis. As for the results of this study, it’s not appropriate to charge the subsistence of the applicant for the wife of Nusyuz in this matter. Because it doesn’t include the legal basis of subsistence ‘iddah in the consideration of the law. Subsequently, the jurisdictional consequences of the judgment can be annulled by the High Court when the applicant appeals. If no appeal is lodged, the decision of a compulsory first-instance judge is deemed to be correct. The conclusion of this study is that the use of the right of an ex officio judge in the establishment of subsistence in this case is inappropriate because it’s contrary to the law in force. The author’s advice is: First, the judge’s assembly should include the basis of the law in the legal consideration of the subsistence of the wife of Nusyuz so as to create the certainty of the law and ensure that the parties in the dispute do not feel injured. Secondly, it’s best for the complainant to appeal because the judgment before the Court of Judges is not in accordance with the rules in force, so that the ruling can be annulled and the appellant can fight for his rights.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor TAHIR, PALMAWATI 195902031986012002 Thesis advisor MUSLIH, MUHAMAD 198809052020121002
Additional Information:	Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bahwasanya pada ketentuan Pasal 152 KHI yang berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Namun, kasus pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1985/Pdt.G/2020/PA.JB istri mendapatkan nafkah ‘iddah, sedangkan dalam fakta hukum disebutkan bahwa istri telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (nusyuz). Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana pertimbangan Hakim dalam menggunakan hak ex officio pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1985/Pdt.G/2020/PA.JB mengenai penetapan nafkah ‘iddah bagi istri nusyuz berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?. Kedua, apa konsekuensi yuridis dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1985/Pdt.G/2020/PA.JB?. Penelitian ini menggunakan teori maslahat dan kepastian hukum. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris, serta di analisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya pembebanan nafkah ‘iddah kepada Pemohon untuk istri nusyuz dalam perkara ini tidak tepat. Karena, tidak mencantumkan dasar hukum tentang nafkah ‘iddah pada pertimbangan hukum. Kemudian, konsekuensi yuridis yang terjadi yaitu putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi apabila Pemohon mengajukan banding. Jika tidak diajukan banding, keputusan hakim tingkat pertama wajib dianggap benar. Kesimpulan penelitian ini yaitu penggunaan hak ex officio Hakim dalam penetapan nafkah ‘iddah pada kasus ini merupakan hal yang tidak tepat karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Saran penulis yaitu: Pertama, sebaiknya Majelis Hakim mencantumkan dasar hukum pada pertimbangan hukum terkait nafkah ‘iddah bagi istri nusyuz supaya tercipta kepastian hukum dan para pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan. Kedua, sebaiknya pemohon mengajukan banding karena putusan yang diadili Majelis Hakim tidak bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, sehingga putusan dapat dibatalkan dan pemohon dapat memperjuangkan haknya.
Uncontrolled Keywords:	Ex Officio Judge, ‘Iddah Maintenance, Nusyuz Ex Officio Hakim, Nafkah ‘Iddah, Nusyuz
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Eneng Indah Dahlia
Date Deposited:	15 Mar 2024 09:38
Last Modified:	15 Mar 2024 09:38
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33935

Actions (login required)

View Item