NURHASANAH, NURHASANAH (2023) KEDUDUKAN PERKAWINAN DAN HAK ASUH ANAK AKIBAT TALAK TIGA TANPA SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kampung Baruan Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
NURHASANAH_1111180047_fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (SKRIPSI)
NURHASANAH_1111180047_01.pdf Restricted to Registered users only Download (924kB) |
|
Text (SKRIPSI)
NURHASANAH_1111180047_02.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) |
|
Text (SKRIPSI)
NURHASANAH_1111180047_03.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) |
|
Text (SKRIPSI)
NURHASANAH_1111180047_04.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) |
|
Text (SKRIPSI)
NURHASANAH_1111180047_05.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB) |
|
Text (SKRIPSI)
NURHASANAH_1111180047_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) |
|
Text (SKRIPSI)
NURHASANAH_1111180047_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The problem in this research is that divorce must be carried out before a court session so that the rights and obligations of husband and wife can be fulfilled. In this case, the divorce was carried out without a court decision, so that the rights and obligations of the wife and husband could not run properly as well as those related to the rights of their children. The problem identification in this study is how the position of marriage after divorce without a divorce hearing in court is reviewed in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and how the legal consequences of child custody due to divorce without a divorce hearing in court are discussed in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The method used in this research is the theory of legal certainty and legal position, This research uses juridical-normative research with descriptive analysis and juridical-empirical specifications by conducting interviews, data sources namely secondary data, data collection techniques through library research and interviews with sources, data analysis using qualitative analysis and research locations in Baruan Village, Sindangsari Village, Pabuaran District, Serang Regency. The conclusion of this research is that divorce without being conducted in court has a negative impact on the position of marriage in the eyes of the law because there is no evidence that the divorce has ended, divorce must be carried out in the Religious Court in accordance with the provisions of article 39 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law and the consequences of divorce without a trial in court certainly have an impact on the children who are born, the rights and obligations of children as a result of divorced parents cannot be fulfilled, the absence of a judge's decision causes complaints cannot be made to the judicial institution that gave the decision and in the end the rights of children cannot be obtained properly.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bahwasannya perceraian harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan agar hak serta kewajiban suami istri dapat terpenuhi. Dalam kasus ini, perceraian dilakukan tanpa ada putusan sidang di Pengadilan, sehingga hak serta kewajiban istri dan suami tidak dapat berjalan semestinya begitupun terkait dengan hak-hak atas anak-anaknya. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan perkawinan setelah talak tanpa sidang perceraian di Pengadilan ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana akibat hukum hak asuh anak akibat terjadinya talak tanpa sidang cerai di Pengadilan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum dan kedudukan hukum, selanjutnya penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriftif analisis dan yuridis-empiris dengan melakukan wawancara, sumber data yakni data sekunder, teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber, analisis data menggunakan analisis kualitatif dan lokasi penelitian di Kampung Baruan Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perceraian tanpa dilakukan di Pengadilan memberikan dampak negatif bagi kedudukan perkawinannya dimata hukum karena tidak ada bukti bahwa perceraian telah berakhir, perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama agar sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta akibat perceraian tanpa sidang di Pengadilan tentunya berdampak bagi anak-anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban anak akibat dari orang tua yang bercerai menjadi tidak bisa terpenuhi, tidak adanya putusan hakim menyebabkan tidak dapat dilakukan pengaduan kepada lembaga Peradilan yang memberi putusan dan pada akhirnya hak-hak anak tidak bisa didapatkan dengan semestinya. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Marriage, Child Custody Rights, Talak Tiga Perkawinan, Hak Asuh Anak, Talak Tiga | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Nurhasanah | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Mar 2024 14:31 | |||||||||
| Last Modified: | 21 Mar 2024 14:31 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33863 |
Actions (login required)
 |
View Item |