FIKRI, SULTAN (2024) KEBERADAAN HAK ASUH DAN PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA ORANG TUA LAKI-LAKI DALAM PERKARA CERAI TALAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1759/PDT.G/2020/PA.TGRS). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
SULTAN FIKRI_1111170245_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
Text
SULTAN FIKRI_1111170245_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
SULTAN FIKRI_1111170245_02.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB) |
|
Text
SULTAN FIKRI_1111170245_03.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) |
|
Text
SULTAN FIKRI_1111170245_04.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB) |
|
Text
SULTAN FIKRI_1111170245_05.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) |
|
Text
SULTAN FIKRI_1111170245_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB) |
|
Text
SULTAN FIKRI_1111170245_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
This research aims to find out existence of custody and maintenance of minors in divorce cases and the judge's policy of giving custody to the father and the Islamic law review of the decision. Divorce is not an obstacle for children to obtain custody rights over themselves from both parents, when divorce occurs children will be the main victims. Article 105 letter (b) of the Compilation of Islamic Law determines that the mother is the one who has the right to take care of the child. The mother has the right to take care of the child before the child reaches puberty. In practice, the panel of judges who hear child custody cases, do not always give custody to the mother, but rather give the authority to care for the child to the father as found in Decision Number 1759/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. The identification of the problem is how the existence of custody and maintenance of minors in divorce cases in Decision Number 1759/Pdt.G/2020/PA.Tgrs is associated with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, then what are the legal consequences if the judge's decision does not provide legal consideration for the applicant's request in the divorce case in Decision Number 1759/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, while the theory used is the theory of expediency and the theory of benefit. The research method used is normative juridical. The results showed that the most fundamental consideration of the judge was to realize the best interests of the child. Through selective efforts to examine witnesses who know the social conditions of prospective caregivers. Islamic law prioritizes people who will be used as caregivers are those who have the responsibility and carry out the duties of a caregiver. Although the mother is more entitled to care, if she is unable to carry it out then custody can be given to the child's father. The result of this author's research is that both parents are equally obliged for the maintenance of their children, even though the marriage of the two parents has broken down.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan hak asuh dan pemeliharaan anak di bawah umur dalam perkara cerai talak dan kebijakan hakim yang menyerahkan hak asuh kepada ayah dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut. Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya, ketika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama. Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Hak ibu mengasuh anak sebelum anak memasuki masa baligh. Dalam prakteknya, majelis hakim yang mengadili kasus hak asuh anak, tidak selalu memberikan hak asuh kepada ibu, melainkan menyerahkan kewenangan mengasuh anak kepada ayah seperti terdapat dalam Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. Identifikasi masalahnya adalah bagaimana keberadaan hak asuh dan pemeliharaan anak di bawah umur dalam perkara cerai talak pada Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian apa akibat hukumnya jika putusan hakim tidak memberikan pertimbangan hukum atas permohonan pemohon dalam perkara cerai talak pada Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, adapun teori yang digunakan yaitu teori kemanfaatan dan teori kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui upaya selektif memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kondisi sosial calon pengasuh. Hukum Islam memprioritaskan orang yang akan dijadikan pengasuh adalah yang memiliki tanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh. Meskipun ibu lebih berhak dalam mengasuh, tapi bila ia tidak dapat melaksanakannya maka hak asuh dapat saja diberikan kepada ayah si anak. Hasil dari penelitian penulis ini bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban atas pemeliharaan anaknya, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Power of Attorney, Legal Considerations, Divorce. Hak Asuh, Pertimbangan Hukum, Cerai Talak. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Sultan Fikri | |||||||||
| Date Deposited: | 14 Mar 2024 09:42 | |||||||||
| Last Modified: | 14 Mar 2024 09:42 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33831 |
Actions (login required)
 |
View Item |