Sibarani, Marni (2024) TANGGUNG JAWAB BIDAN PRAKTIK MANDIRI TERHADAP PASIEN KOMPLIKASI PERSALINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text MARNI SIBARANI_7773210006_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text MARNI SIBARANI_7773210006_01.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text MARNI SIBARANI_7773210006_02.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB)
	Text MARNI SIBARANI_7773210006_03.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text MARNI SIBARANI_7773210006_04.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB)
	Text MARNI SIBARANI_7773210006_05.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text MARNI SIBARANI_7773210006_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)

Abstract

Independent practicing midwives in reality currently pay less attention and fulfill the completeness of practice and the needs of their clients. One of the actions against patients that often occurs at BPM is labor complications, where many cases of labor complications are not revealed because they consider it not an illegal act, but a common thing that can occur when a patient gives birth. The purpose of this study is to determine and analyze the responsibility of independent practice midwives for patients who experience complications of childbirth based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as to determine and analyze complications of childbirth committed by independent practice midwives which are categorized as illegal acts. The type of research is normative legal research, with research approaches, namely statutory, conceptual, and case approaches. Data sources are secondary and primary. Data collection techniques are literature study and interviews. Data analysis is qualitative. Research results: (1) The responsibility of independent practice midwives for patients who experience labor complications based on Law Number 17 of 2023 concerning Health is not regulated in this law, so that the right to compensation for patients who experience labor complications that refer to the provisions regarding the provision of compensation regulated in the Civil Code cannot be fulfilled. This is inversely proportional to the provisions in the previous law governing the right to compensation for patients listed in Article 58 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health which has been revoked and no longer applies since the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health. With the occurrence of labor complications experienced by the patient and resulting in the death of the fetus, there has been a default; (2) Complications of Childbirth Performed by Independent Practitioner Midwives are categorized as Unlawful Acts, because childbirth assistance should not be carried out by BPMs who know the patient's condition with the condition of G2 P1 A0 with breech location inpartu, so that in accordance with Article 5 letter d number 2, letter e number 6, letter f number 6 letter h number 4 Subchapter A of the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/320. .07/MENKES/320/2020, that if there are indications of complications of labor, it must be referred to the hospital. The BPM is considered to have committed an unlawful act because Article 1365 of the Criminal Code stipulates that every unlawful act that brings harm to another person, obliges the person who is at fault to compensate for the loss.

Item Type:	Thesis (Master)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Amir, Danial 19770902 200801 1 012 Thesis advisor Dwisvimiar, Inge . 19751023 200604 2 001
Additional Information:	Bidan paktik mandiri pada kenyataannya saat ini kurang memperhatikan dan memenuhi kelengkapan praktek serta kebutuhan kliennya. Salah satu tindakan terhadap pasien yang sering terjadi di BPM adalah komplikasi persalinan, di mana banyak kasus komplikasi persalinan yang tidak terungkap karena menganggap hal tersebut bukan suatu perbuatan melawan hukum, melainkan hal biasa yang dapat terjadi saat pasien melahirkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab bidan praktik mandiri terhadap pasien yang mengalami komplikasi persalinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta untuk mengetahui dan menganalisa komplikasi persalinan yang dilakukan oleh bidan praktik mandiri yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun jenis penelitian yaitu penelitian hukum normative, dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Sumber data adalah sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara. Analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian: (1) Tanggung jawab bidan praktik mandiri terhadap pasien yang mengalami komplikasi persalinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak diatur dalam undang-undang ini, sehingga hak ganti rugi terhadap pasien yang mengalami komplikasi persalinan yang merujuk pada ketentuan mengenai pemberian ganti rugi yang diatur dalam KUHPerdata tidak bisa terpenuhi. Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur hak ganti rugi terhadap pasien yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan terjadinya komplikasi persalinan yang dialami pasien dan mengakibatkan janin meninggal dunia, maka telah terjadi wanprestasi; (2) Komplikasi Persalinan yang Dilakukan oleh Bidan Praktik Mandiri Dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena pertolongan persalinan tidak seharusnya dilakukan oleh BPM yang mengetahui kondisi pasien dengan keadaan G2 P1 A0 dengan inpartu letak sungsang, sehingga sesuai dengan Pasal 5 huruf d angka 2, huruf e angka 6, huruf f angka 6 huruf h angka 4 Subbab A Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020, bahwa apabila terdapat indikasi komplikasi persalinan, maka harus dirujuk ke rumah sakit. BPM dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam Pasal 1365 KUHPer yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.
Uncontrolled Keywords:	Midwife, Independent Practice, Patient, Childbirth Complications. Bidan, Praktek Mandiri, Pasien, Komplikasi Persalinan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum 08-Pascasarjana
Depositing User:	M.H marni Sibarani
Date Deposited:	14 Mar 2024 09:34
Last Modified:	14 Mar 2024 09:34
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33829

Actions (login required)

View Item