IKHLASUL FARHAN, MUHAMMAD (2024) KEWENANGAN PENGAWASAN KEPALA DUSUN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BAWANG KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
MUHAMMAD IKHLASUL FARHAN_1111180203_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text (BAB I)
MUHAMMAD IKHLASUL FARHAN_1111180203_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (BAB II)
MUHAMMAD IKHLASUL FARHAN_1111180203_02.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) |
|
Text (BAB III)
MUHAMMAD IKHLASUL FARHAN_1111180203_03.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) |
|
Text (BAB IV)
MUHAMMAD IKHLASUL FARHAN_1111180203_04.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) |
|
Text (BAB V)
MUHAMMAD IKHLASUL FARHAN_1111180203_05.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
MUHAMMAD IKHLASUL FARHAN_1111180203_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
MUHAMMAD IKHLASUL FARHAN_1111180203_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The role of village government is to support all forms of development implementation. Various aspects of social change planned through development are realized through the village government. In villages, hamlets or other names can be formed that are adapted to the origins, customs and socio-cultural values of the community. A hamlet is a part of the area within a village where the work environment of village government is implemented. The hamlet head has the authority to supervise the implementation of development in his area. So far, development implementation in every area in Bawang Village has been directly supervised by the village head. Based on this, researchers are interested in examining the supervisory authority of the hamlet head in implementing development in Bawang Village, Bawang District, Batang Regency based on Batang Regent Regulation Number 10 of 2016 concerning Organizational Structure and Work Procedures of the Village Government and what are the obstacles to supervision by the hamlet head in implementation development in Bawang Village, Bawang District, Batang Regency. This research was conducted using empirical juridical methods. The research specifications used are analytical descriptive. Researchers collected secondary data which is the main data in this research and primary data obtained through direct interviews with the Bawang Village Government, Bawang District, Batang Regency. The research results obtained show that the supervisory authority of the hamlet head in implementing development has been implemented. This authority has not been implemented optimally so more structured coordination is needed within the Bawang Village government. The obstacles in implementing development include lack of knowledge of employees in carrying out work, budget allocation, unpredictable weather, and lack of maximum community participation in implementing development.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Peran pemerintah desa amat menunjang semua bentuk pelaksanaan pembangunan. Berbagai aspek perubahan sosial yang direncanakan dengan pembangunan direalisasikan melalui pemerintah desa. Dalam desa dapat dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat. Dusun merupakan bagian wilayah dalam desa yang lingkungan kerja pelaksanaannya pemerintahan desa. kepala dusun memiliki kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya. Selama ini pelaksanaan pembangunan di setiap wilayah yang ada di Desa Bawang dalam hal pengawasannya langsung dilaksanakan oleh kepala desa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah tentang bagaimana kewenangan pengawasan kepala dusun dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan apa saja kendala pengawasan oleh kepala dusun dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian ini dan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pemerintah Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan kepala dusun dalam pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan. Kewenangan tersebut belum terlaksana secara maksimal sehingga diperlukan koordinasi yang lebih terstruktur di pemerintahan Desa Bawang. Adapun kendala dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kurangnya pengetahuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, pengalokasian anggaran, cuaca yang tidak menentu, dan kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Authority, Supervision, Hamlet Head Kewenangan, Pengawasan, Kepala Dusun | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr MUHAMMAD IKHLASUL FARHAN | |||||||||
| Date Deposited: | 14 Mar 2024 09:48 | |||||||||
| Last Modified: | 14 Mar 2024 09:48 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33787 |
Actions (login required)
 |
View Item |