HAIRUDDIN, SILVIA (2024) PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN KARBON (CARBON TRADE) ANTARA NEGARA DENGAN MASYARAKAT ADAT BERDASARKAN PROTOKOL KYOTO 1997. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) SilviaHairuddin_1111190165_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) SilviaHairuddin_1111190165_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) SilviaHairuddin_1111190165_02.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text (SKRIPSI) SilviaHairuddin_1111190165_03.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text (SKRIPSI) SilviaHairuddin_1111190165_04.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text (SKRIPSI) SilviaHairuddin_1111190165_05.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text (SKRIPSI) SilviaHairuddin_1111190165_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text (SKRIPSI) SilviaHairuddin_1111190165_Lam.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)

Abstract

One of the biggest problems facing the world in the twenty-first century is climate change, one of the causes of which is the release of Green House Gases (GHG) by humans or what is usually called carbon emissions, especially in the form of carbon dioxide (CO2). World countries have become aware of the negative impact of GHGs, marked by the holding of the first UN Environmental Convention in Stockholm, Sweden in 1976. One of the solutions resulting from long meetings between world countries to reduce carbon emissions is the 1997 Kyoto Protocol with its three flexible mechanisms. which allows world countries to collaborate with various parties. The aim of this research is to find out what causes carbon trading disputes between the state and indigenous communities in Indonesia, and what the mechanisms for resolving disputes that occur between the state and indigenous communities are studied based on the 1997 Kyoto Protocol. This research is also studied using sustainable development theory, and dispute resolution theory. Researched using normative juridical research methods and with analytical descriptive research specifications, with the data source being secondary data. This data was collected through literature study, then analyzed qualitatively. The results of this research show that the disputes that occur between the state and indigenous peoples in Indonesia are caused by complex factors starting from the absence of a legal umbrella that protects the rights of indigenous peoples and permits from the state for the reason of encouraging economic growth. Even though the 1997 Kyoto Protocol does not clearly regulate issues between states and indigenous peoples, the 3 flexible mechanisms contained in the Kyoto Protocol can be adopted by Indonesia and used as an ideal reference in implementing carbon trading. From this research it can be concluded that carbon trading in Indonesia still has many challenges, especially regarding its impact on the environment and indigenous communities. Overcoming this problem requires cooperation between governments, indigenous communities and related parties to ensure that the interests and rights of all parties are respected and properly considered.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor TARNAMA PUTRA, HILTON 198107162005011001 Thesis advisor SITAMALA, AFANDI 199008152019031013
Additional Information:	Salah satu masalah terbesar yang dihadapi dunia di abad kedua puluh satu ini adalah perubahan iklim yang salah satu penyebabnya adalah pembuangan Gas Rumah Kaca (GRK) oleh manusia atau biasa disebut dengan emisi karbon, terutama dalam bentuk karbon dioksida (CO2). Negara-negara dunia sudah menyadari dampak buruk dari GRK ini ditandai dengan diadakan Konvensi Lingkungan Hidup PBB pertama kali di Stockholm, Swedia pada 1976. Salah satu solusi yang dihasilkan dari pertemuan panjang antar negara dunia untuk menurunkan emisi karbon adalah Protokol Kyoto 1997 dengan tiga mekanisme fleksibelnya yang memungkinkan negara dunia berkerjasama dengan berbagai pihak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan sengketa perdagangan karbon antara negara dengan masyarakat adat di Indonesia, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara negara dengan masyarakat adat yang dikaji berdasarkan Protokol Kyoto 1997. Penelitian ini juga dikaji menggunakan teori pembangunan berkelanjutan, dan teori penyelesaian sengketa. Diteliti menggunakan metode penelitiaan yuridis normatif dan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan sumber data ialah data sekunder. Pengumpulan data tersebut melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan sengketa yang terjadi antara negara dan masyarakat adat di Indonesia yang disebabkan oleh faktor kompleks dimulai dari tidak adanya payung hukum yang melindungi hak masyarakat adat dan izin dari negara dengan alasan mendorong pertumbuhan ekonomi. Walaupun Protokol Kyoto 1997 tidak secara gamblang mengatur mengenai masalah antara negara dengan masyarakat adat, tetapi 3 mekanisme fleksibel yang terdapat di Protokol Kyoto bisa diadopsi oleh Indonesia dan dijadikan acuan ideal dalam melaksanakan perdagangan karbon. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan karbon di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Untuk mengatasi persoalan ini memerlukan Kerjasama antar pemerintah, masyarakat adat, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan kepentingan dan hak semua pihak dihormati dan dipertimbangkan dengan baik.
Uncontrolled Keywords:	Carbon trading, Greenhouse gas emissions, Kyoto Protocol, Indigenous peoples. Perdagangan karbon, Emisi gas rumah kaca, Protokol Kyoto, Masyarakat adat.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ms Silvia Hairuddin
Date Deposited:	26 Feb 2024 14:00
Last Modified:	26 Feb 2024 14:00
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33424

Actions (login required)

View Item