ESTANZA, GERRY (2023) PENYELESAIAN SENGKETA BATAS HAK ATAS TANAH MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SERANG (Studi Sengketa Batas Hak Atas Tanah antara Melian Fitris dan Hj. Nani Sumiati). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
GERRY ESTANZA_1111190111_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
GERRY ESTANZA_1111190111_01.pdf Restricted to Registered users only Download (773kB) |
|
Text
GERRY ESTANZA_1111190111_02.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) |
|
Text
GERRY ESTANZA_1111190111_03.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) |
|
Text
GERRY ESTANZA_1111190111_04.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) |
|
Text
GERRY ESTANZA_1111190111_05.pdf Restricted to Registered users only Download (17kB) |
|
Text
GERRY ESTANZA_1111190111_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB) |
|
Text
GERRY ESTANZA_1111190111_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (676kB) |
Abstract
The current phenomenon of land disputes should be a common concern in society. The accumulation of land cases each year that are resolved through the courts has led to government efforts to issue rules governing the settlement of land disputes through non-court means or Alternative Dispute Resolution which is considered faster, more efficient and less time-consuming and costly than litigation. One of the Alternative Dispute Resolution Outside the Court is mediation. Mediation is a process of resolving disputes through a process of negotiation or consensus of the parties with the assistance of a mediator who does not have the authority to decide or impose a settlement. In land cases themselves, there are problem solving that can be done outside the court, one of which is by means of mediation. Mediation is not only done in civil cases in general but also in land cases where mediation in land cases is assisted by mediators from the National Land Agency. This thesis raises the issue of mediated settlement of land cases conducted by the Serang Regency Land Office and what the legal consequences are if mediation in land cases at the Serang Regency Land Office reaches an agreement or does not reach a mutual agreement. The research method used in this research is a combination method of normative juridical approach with empirical juridical approach using statutory approach and case approach. The normative juridical method is obtained by collecting the necessary literature in the form of books, research journals, and laws and regulations on mediation, then the empirical juridical approach is by collecting further data taken from the results of interviews with the Head of the Land Dispute Control and Handling Section which acts as a mediator. The statutory approach used in this research refers to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The success rate of resolving land cases through mediation still fails a lot because the parties bring more emotional feelings and lack of supporting evidence to show the validity of a document.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Fenomena sengketa pertanahan saat ini patut menjadi perhatian bersama dalam masyarakat. Menumpuknya kasus pertanahan setiap tahunnya yang diselesaikan lewat pengadilan, menimbulkan upaya pemerintah untuk mengeluarkan aturan-aturan yang mengatur penyelesaian sengketa pertanahan melalui cara non-pengadilan atau Alternative Dispute Resolution yang dinilai lebih cepat, efisien serta tidak banyak memakan waktu maupun biaya dibandingkan jalur litigasi. Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yaitu mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam kasus pertanahan sendiri, terdapat penyelesaian masalah yang dapat dilakukan di luar pengadilan salah satunya dengan cara mediasi. Mediasi tidak hanya dilakukan pada kasus perdata pada umumnya namun juga dalam kasus pertanahan dimana mediasi dalam kasus pertanahan dibantu oleh mediator dari Badan Pertanahan Nasional. Dalam skripsi ini diangkat permasalahan tentang penyelesaian secara mediasi kasus pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang serta bagaimana akibat hukumnya jika mediasi dalam kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan bersama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode yuridis normatif didapatkan dengan mengumpulkan literatur yang diperlukan berupa buku-buku, jurnal hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan tentang mediasi, kemudian pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengumpulkan data selanjutnya yang diambil dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan dimana berperan sebagai mediator. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus pertanahan secara mediasi masih banyak mengalami kegagalan dikarenakan para pihak yang lebih membawa perasaan emosinya dan kurangnya bukti yang mendukung untuk menunjukkan keabsahan suatu dokumen. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Land Dispute, Mediation, Land Office Sengketa Pertanahan, Mediasi, Kantor Pertanahan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Gerry Estanza | |||||||||
| Date Deposited: | 23 Feb 2024 16:51 | |||||||||
| Last Modified: | 23 Feb 2024 16:51 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33392 |
Actions (login required)
 |
View Item |