AULIA, NISA (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Kadujajar Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text NISA AULIA_1111190077_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Skripsi) NISA AULIA_1111190077_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Skripsi) NISA AULIA_1111190077_02.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy
	Text (Skripsi) NISA AULIA_1111190077_03.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) | Request a copy
	Text (Skripsi) NISA AULIA_1111190077_04.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) | Request a copy
	Text (Skripsi) NISA AULIA_1111190077_05.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy
	Text NISA AULIA_1111190077_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy
	Text (Skripsi) NISA AULIA_1111190077_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy

Abstract

Divorce is the termination of a marriage by a judge’s decision, at the request of one of the parties to the marriage based on the reasons stated in the Law. In article 38 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, divorce claims must be submitted to the Court, and one of the conditions for filing a divorce in court is to have proof of the marriage, however in reality it often happens that marriages are only carried out according to religious and customary provisions. Without being registered at the Office of Religious Affairs, so many people do not have proof of marriage, which ultimately makes it difficult to file a divorce suit. The problem identified by this researcher is whether divorce without a marriage certificate is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage? And what are the legal consequences of divorce without a marriage certificate? The theory used in this research is the theory of justice and legal certainty. This research is descriptive analytical research with a normative juridical approach. To collect data, field research was carried out using interviews. The data obtained was analyzed qualitatively, after processing it was then analyzed in a normative juridical manner using deductive and inductive methods and connecting it with applicable laws and regulations. The results of this research are that divorce without a marriage certificate is actually not specifically regulated in the law, however, Article 38 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage requires that a divorce suit be submitted to the court, and is one of the conditions for filing a divorce in court. Namely having proof of the marriage, in this case a marriage certificate. Regarding the legal consequences of divorce without a marriage certificate, that is, divorce without a marriage certificate is invalid, in accordance with article 39 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974 concerning marriage, but it is religiously legal. The conclusion in this research is that every divorce must be carried out before a court so that both parties carrying out the divorce can obtain justice and legal certainty. The suggestion in this research is that to further guarantee legal interests and certainty after divorce, legal education regarding the Marriage Law is necessary so that people are aware of the importance of filing a divorce suit before a court hearing.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor TAHIR, PALMAWATI 195902031986012002 Thesis advisor MUSLIH, MUHAMAD 198809052020121002
Additional Information:	Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang- Undang. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan gugatan perceraian wajib diajukan kepada Pengadilan, dan salah satu syarat untuk mengajukan perceraian di pengadilan yaitu mempunyai bukti atas pernikahan tersebut, akan tetapi dalam realitanya sering terjadi perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan agama dan adat tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga banyak masyarakat yang tidak mempunyai bukti pernikahan, hal tersebut yang akhirnya mempersulit ketika akan melakukan gugatan perceraian. Identifikasi masalah dalam peneliti ini yaitu Apakah perceraian tanpa akta perkawinan diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan? Serta apa akibat hukum terhadap perceraian tanpa akta perkawinan? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Untuk menghimpun data dilakukan dengan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, setelah diolah kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif serta menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil penelitian ini yaitu perceraian tanpa akta perkawinan sebenarnya tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang, akan tetapi dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, dan salah satu syarat untuk mengajukan perceraian di pengadilan yaitu mempunyai bukti atas pernikahan tersebut dalam hal ini yaitu akta nikah. Mengenai Akibat hukum dari perceraian tanpa akta perkawinan yaitu perceraian tanpa akta perkawinan itu tidak sah, sesuai dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi sah secara Agama. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah setiap perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan agar kedua belah pihak yang melakukan perceraian bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Saran dalam penelitian ini adalah untuk lebih menjamin kepentingan dan kepastian hukum setelah perceraian perlu diadakan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Perkawinan agar masyarakat sadar akan pentingnya mengajukan gugatan perceraian didepan sidang pengadilan.
Uncontrolled Keywords:	Marriage, Marriage Certificate, Divorce Perkawinan, Akta Perkawinan, Perceraian
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ms Nisa Aulia
Date Deposited:	26 Feb 2024 10:58
Last Modified:	26 Feb 2024 10:58
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33282

Actions (login required)

View Item