Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMLIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Tindak Pidana Pilkada Kota Serang 2018)

Phitaloka Sutedja, Radita (2023) PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMLIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Tindak Pidana Pilkada Kota Serang 2018). Master thesis, Universitas sultan ageng tirtayasa.

[img] Text
Radita Phitaloka Sutedja_7773200060_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (332kB)
[img] Text
Radita Phitaloka Sutedja_7773200060_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (258kB)
[img] Text
Radita Phitaloka Sutedja_7773200060_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (402kB)
[img] Text
Radita Phitaloka Sutedja_7773200060_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (64kB)
[img] Text
Radita Phitaloka Sutedja_7773200060_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (210kB)
[img] Text
Radita Phitaloka Sutedja_7773200060_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Radita Phitaloka Sutedja_7773200060_Full+abstrak.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Radita Phitaloka Sutedja_7773200060_01 baru.pdf
Restricted to Registered users only

Download (630kB)

Abstract

The prevalent occurrence of money politics in society constitutes a Criminal Act of Regional Head Elections. The criminal sanctions for this offense enforce specific minimum penal provisions, aimed at preventing the escalation of its impact and discouraging others from committing similar acts. However, in their rulings, judges have imposed sanctions below the specified minimum penalty. This research aims to ascertain the considerations of judges in decisions on Criminal Acts of Regional Head Elections that are penalized below the specific minimum penalty, deviating from its mandated penal provisions. Furthermore, it seeks to align the objectives of the imposed penalties with the intended purposes of the specific minimum penal sanctions. This research aims to explore the considerations of judges in decisions related to Criminal Election Offenses that are subjected to sanctions below the special minimum criminal penalty, thus deviating from its minimum penalty provisions. Additionally, the study investigates the sentencing objectives aligned with the purpose of the special minimum criminal penalty. The research employs a normative legal research method, specifically examining judgments in the Serang District Court based on Article 187A of Law Number 10 of 2016. The conclusion drawn from this research is the imposition of criminal sanctions below the specified minimum in electoral crimes during the 2018 Serang City Regional Election, within the context of progressive law where law serves humanity, encompassing values of truth and justice as well as ethical and moral factors. Therefore, judges may deviate from the provisions of minimum criminal sanctions, provided that the criteria for progressive law are met in the verdict, including: Judicial decisions are not merely a conduit for statutory law; 2) Judicial decisions are not formalities and must delve into values aimed at justice; 3) There is no contradiction with ethics and formalities in judges. In the judge's considerations, it is found that the judge does not clearly weigh the defendant's role and the measure of the amount or value of significant political money in determining the gravity of the act. Therefore, to ensure that judicial decisions achieve substantive justice, the involvement of other law enforcement entities is essential in apprehending other perpetrators who collectively commit criminal acts. Additionally, preventive efforts should be undertaken by maximizing the dissemination of the minimum criminal threat specifically related to election crimes to election participants and voters.

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorIrawan, Benny196910251989091001
Thesis advisorNoor Fajar Al Arif, Mohamad198207312006041003
Additional Information: Politik uang yang marak terjadi di masyarakat merupakan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. Pada sanksi pidananya diberlakukan ketentuan pidana minimum khusus, yang bertujuan agar dampak tidak makin meluas serta perbuatan tersebut tidak diikuti oleh pelaku lainnya, namun hakim dalam putusannya telah menjatuhi sanksi di bawah pidana minimal khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Tindak Pidana Pilkada yang dijatuhi sanksi di bawah pidana minimum khusus sehingga menyimpangi ketentuan pidana minimumnya serta tujuan pemidanaan yang digunakan sesuai dengan tujuan sanksi pidana minimum khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti putusan pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam tindak pidana pilkada Kota Serang Tahun 2018, dalam konteks hukum progresif dimana hukum adalah untuk manusia, di dalamnya termasuk nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta faktor etika dan moralitas, sehingga hakim dapat menyimpangi ketentuan sanksi pidana minimum, dengan terpenuhinya kriteria hukum progresif pada putusan diantaranya: 1) putusan hakim tidak sekedar sebagai corong undang-undang; 2) putusan hakim tidak bersifat formalitas dan harus menggali nilai-nilai yang bertujuan untuk keadilan; 3) tidak terdapat hal yang bertentangan dengan etika serta formalitas pada hakim. Pada pertimbangan hakim ditemukan bahwa hakim tidak menimbang dengan jelas peranan terdakwa serta ukuran jumlah atau nilai uang politik signifikan dalam hal menentukan ringan dan beratnya perbuatan. Oleh karenanya, agar putusan hakim mencapai keadilan yang substantif diperlukan peranan penegak hukum lainnya dalam hal menjerat pelaku lain yang bersama�sama melakukan tindak pidana serta melakukan upaya pencegahan dengan memaksimalkan sosialisasi ancaman pidana minimum khusus pada tindak pidana pilkada kepada peserta pilkada dan pemilih.
Uncontrolled Keywords: Election Offenses, Special Minimum Criminal Sanctions Tindak Pidana Pilkada, Sanksi Pidana Minimum Khusus.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Radita Phitaloka Sutedja
Date Deposited: 23 Feb 2024 09:36
Last Modified: 23 Feb 2024 09:36
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33260

Actions (login required)

View Item View Item