Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

ANALISA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PASAL 39 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 2857/Pdt.G/2021/PA.Pt)

PUSPA LESTARI, ANDINI (2024) ANALISA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PASAL 39 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 2857/Pdt.G/2021/PA.Pt). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
Andini Puspa Lestari_1111190193_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andini Puspa Lestari_1111190193_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andini Puspa Lestari_1111190193_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (226kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andini Puspa Lestari_1111190193_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (104kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andini Puspa Lestari_1111190193_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (174kB)
[img] Text (SKRISPI)
Andini Puspa Lestari_1111190193_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (74kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andini Puspa Lestari_1111190193_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (89kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andini Puspa Lestari_1111190193_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (98kB)

Abstract

The problem of this research is that it is based on Article 39 Paragraph 2 of the Marriage Law which states that divorce can be carried out if one of the husband or wife has a disability or disability and can no longer fulfill his rights and obligations as a husband, but in this case the judge decided on a divorce even though the husband only had a work accident. While work accidents are not included in the points/categories of disability. The problem identification in this study is how the fulfillment of marital rights and obligations by husbands with disabilities based on article 39 of the Marriage Law and what are the considerations of the judge in civil decision No. 2875/Pdt.G/2021/PA/Pt which granted the divorce process. This research uses the theory of justice and legal certainty and uses normative juridical methods and is analyzed qualitatively. The findings in this study are that work accidents are not included in the category of disabilities as a cause of divorce in accordance with article 39 paragraph 2 of the Marriage Law. The conclusion of this study is that the fulfillment of marital rights and obligations by husbands with disabilities is based on Article 39 Paragraph 2 of the Marriage Law which states that divorce can be carried out if one of the husband/wife has a disability or disability and is no longer able to fulfill his rights and obligations as a husband. The judge's consideration in case number 2875/Pdt.G/2021/PA.Pt, which granted the divorce process because it was in accordance with the provisions of article 39 paragraph 2 of the Marriage Law, did not seem appropriate because in the consideration of the decision and witness testimony it was explained that the defendant only suffered a work accident and not a disability. Suggestions in this study with the principle of legal certainty, it is hoped that the panel of judges can decide cases in accordance with the applicable law. In this case regarding decision No. 2857/pdt.g/2021/pa.pt, it seems that the legal certainty of article 39 paragraph 2 of the Marriage Law has not been fully realized. Because work accidents are not included in the reasons for breaking up a marriage. This legal certainty aims to ensure that the law can be applied correctly.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorTAHIR, PALMAWATI195902031986012002
Thesis advisorMUSLIH, MUHAMAD198809052020121002
Additional Information: Permasalahan dari penelitian ini yaitu didasarkan pada pasal 39 Ayat 2 UU perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah seorang suami atau istri mengidap cacat badan atau disabilitas dan tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami akan tetapi dalam hal ini hakim memutuskan suatu perceraian padahal suami hanya mengalami kecelakaan kerja. Sedangkan kecelakaan kerja tidak termasuk kedalam poin/kategori disabilitas. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan oleh suami penyandang disabilitas berdasarkan pasal 39 UU Perkawinan dan apakah pertimbangan hakim pada putusan perdata No. 2875/Pdt.G/2021/PA/Pt yang mengabulkan proses perceraian. Penelitian ini menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum dan menggunakan metode yuridis normative dan dianalisis secara kualitatif. Temuan dalam penelitian ini bahwa kecelakaan kerja tidak termasuk kedalam kategori penyandang disabilitas sebagai sebab putusnya perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan. Kesimpulan penelitian ini bahwa pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan oleh suami penyandang disabilitas berdasarkan pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah seorang suami/istri mengidap cacat badan atau disabilitas dan tidak mampu lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 2875/Pdt.G/2021/PA.Pt yang mengabulkan proses perceraian dikarenakan sesuai dengan ketentuan pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan nampaknya belum sesuai karena dalam pertimbangan putusan serta keterangan saksi dijelaskan bahwa tergugat hanya mengalami kecelakaan kerja dan bukan disabilitas. Saran dalam penelitian ini dengan adanya asas kepastian hukum, diharapkan majelis hakim dapat memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kasus ini mengenai putusan No. 2857/pdt.g/2021/pa.pt nampaknya kepastian hukum pasal 39 ayat 2 UU perkawinan belum sepenuhnya terwujud. Karena kecelakaan kerja tidak termasuk kedalam alasan diputusnya suatu perkawinan. Kepastian hukum ini bertujuan agar hukum dapat diterapkan dengan benar.
Uncontrolled Keywords: Marriage, Rights and Obligations, Disabilities Perkawinan, Hak dan Kewajiiban, Disanilitas.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Andini Puspa Lestari
Date Deposited: 22 Feb 2024 16:48
Last Modified: 22 Feb 2024 16:48
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33259

Actions (login required)

View Item View Item