Paramitha Saepudin, Astrid (2024) PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA APLIKASI ALODOKTER TERHADAP KEABSAHAN SYARAT DAN KETENTUAN BERSERTA ULASAN GOOGLE DI TINJAU DARI PERMENKES NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
Astrid Paramitha Saepudin_1111190319_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy |
|
Text
Astrid Paramitha Saepudin_1111190319_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
Astrid Paramitha Saepudin_1111190319_02.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) | Request a copy |
|
Text
Astrid Paramitha Saepudin_1111190319_03.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) | Request a copy |
|
Text
Astrid Paramitha Saepudin_1111190319_04.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
Astrid Paramitha Saepudin_1111190319_05.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy |
|
Text
Astrid Paramitha Saepudin_1111190319_ref.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) | Request a copy |
|
Text
Astrid Paramitha Saepudin_1111190319_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy |
Abstract
Telemedicine is a digital-based health service practice that allows long-distance healing and is present to meet health service gaps. As a result of digital disruption, there is a need for conformity between the regulations that apply in Indonesia and the reality that occurs in society. However, there is not yet complete synchronization between the terms and conditions and the regulations in force in Indonesia to realize health efforts and health services to achieve the highest level of health. Legal protection and legal certainty for telemedicine application users are important, especially the Alodokter application. Therefore, this research will discuss the process of whether the Alodokter Application has implemented legal protection for Alodokter Application Users by Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 linked to Law Number 17 of 2023. Has PT Alodokter Teknologi Solusi as the Alodokter Telemedicine service provider implemented legal certainty for Alodokter Application Users following Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? The theory used in this research is the theory of legal protection and legal certainty. The research method used is normative juridical, namely research carried out by examining library materials or secondary data, with analytical descriptive specifications that discuss the legal protection of Alodokter application users sourced from secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with data collection techniques through literature studies and legal approaches as well as qualitative data analysis. The results of the research state that the Alodokter application has not yet fully provided legal protection and legal certainty for users of the Alodokter application, which is reflected in the discrepancy between the terms and conditions and the regulations in force in Indonesia. This is reflected in the explanation of the rights of telemedicine users as stipulated in Article 18 and Article 17 of the Minister of Health Regulation Number 20 of 2019, Article 4 Letter A of the Consumer Protection Law, and Article 4 Letter C of Law Number 17 of 2023 concerning Health.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Telemedicine merupakan praktik pelayanan kesehatan berbasis digital yang memungkinkan penyembuhan jarak jauh, serta hadir dalam rangka memenuhi kesenjangan pelayanan kesehatan. Akibat dari disrupsi digital sehingga diperluakan kesesuaian antara regulasi yang berlaku di Indonesia dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Namun, kesesuaian antara syarat dan ketentuan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya adanya singkronisasi dalam rangka mewujudkan upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan demi mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengguna aplikasi telemedicine menjadi hal penting, khususnya aplikasi Alodokter. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana Proses Apakah Aplikasi Alodokter telah menerapkan Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Aplikasi Alodokter sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023? dan Apakah PT Alodokter Teknologi Solusi selaku penyedia jasa Telemedicine Alodokter telah menerapkan kepastian Hukum terhadap Pengguna Aplikasi Alodokter sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan spesifikasi deskriptif analitis yang membahas tentang perlindungan hukum pengguna aplikasi Alodokter bersumber pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakan dan pendekatan undang-undang serta dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, aplikasi alodokter belum sepenuhnya melakukan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pengguna aplikasi alodokter yang tercermin dari ketidaksesuaian antara syarat dan ketentuan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari pemaparan hak pengguna telemedicine yang tentuang dalam Pasal 18 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | telemedicine, legal protection, alodokter application telemedicine, perlindungan hukum, aplikasi alodokter. | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Ms Astrid Paramitha saepudin | |||||||||
Date Deposited: | 20 Feb 2024 09:14 | |||||||||
Last Modified: | 20 Feb 2024 09:14 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33183 |
Actions (login required)
View Item |