Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS HILANGNYA SALDO GOPAY PADA APLIKASI GOJEK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Cahaya Insani, Amalia (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS HILANGNYA SALDO GOPAY PADA APLIKASI GOJEK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
AMALIA CAHAYA INSANI_1111170188_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
AMALIA CAHAYA INSANI_1111170188_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (461kB)
[img] Text
AMALIA CAHAYA INSANI_1111170188_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
AMALIA CAHAYA INSANI_1111170188_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (626kB)
[img] Text
AMALIA CAHAYA INSANI_1111170188_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (584kB)
[img] Text
AMALIA CAHAYA INSANI_1111170188_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (518kB)
[img] Text
AMALIA CAHAYA INSANI_1111170188_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (218kB)
[img] Text
AMALIA CAHAYA INSANI_1111170188_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (440kB)

Abstract

The Consumer Protection Law exists to protect consumers from arbitrary actions by business actors towards consumers. This case occurred when consumer rights were not fulfilled by business actors as electronic system operators. Problem identification, How is the legal protection for consumers for loss of GoPay balance on the Gojek application reviewed based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in conjunction with Law No. 19 of 2016 Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions? Second, what resolution efforts can be taken by consumers using GoPay electronic money services if a balance is lost, reviewed based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in conjunction with Law No. 19 of 2016, Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Transaction?. The theory used is the theory of legal protection and the theory of legal certainty, the method used is the normative juridical method. The research specifications used are a statutory approach and a case approach. The data used is secondary data and primary data and the results obtained in this research are analyzed. There is legal protection for GoPay consumers for the loss of their balance, consumers have not been given their rights and violate the UUPK, then GoPay also does not provide any compensation for losses and there is no clarity regarding the continuation of the case. GoPay is not running properly because business actors still ignore obligations, prohibitions and consumer rights. Then there are violations of the ITE Law, one of the aims of the ITE Law is to provide a sense of security, justice and legal certainty for users and organizers of electronic transactions. According to researchers, GoPay has not provided this in its electronic transaction system. Then both settlement efforts can be taken by consumers of GoPay electronic money by means of litigation or non-litigation so that consumers can obtain their rights. Efforts to resolve disputes between business actors and consumers are through lawsuits in court or outside of court by means of complaints to YLKI (Indonesian Consumers Institution Foundation) or filing a lawsuit with BPSK.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorASNAWI ROHANI, ACENG196010251990031001
Thesis advisorAGUS, DEDE197008202005011002
Additional Information: Undang-Undang Perlindungan konsumen ada untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang semena-mena terhadap konsumen. Kasus ini terjadi saat adanya hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha selaku penyelenggara sistem elektronik. Identifikasi masalah, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya saldo GoPay pada aplikasi Gojek ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Kedua Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen pengguna jasa Uang elektronik GoPay jika terjadi hilangnya saldo ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi?. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, mentode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan data sekunder dan data primer serta dianalisis hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Satu perlindungan hukum kepada konsumen GoPay atas hilangnya saldo konsumen belum diberikan haknya dan melanggar UUPK kemudian GoPay juga tidak memberikan penggantian kerugian apapun dan tidak ada kejelasan terhadap kelanjutan kasusnya. GoPay belum berjalan semestinya karena disebabkan pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban, larangan serta hak-hak konsumen. Lalu pelanggaran terhadap UU ITE, tujuan dari UU ITE salah satunya adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pengguna dan penyelenggara transaksi elektronik menurut peneliti GoPay belum memberikan hal tersebut dalam sistem transaksi elektroniknya. Kemudian kedua upaya penyelesaian dapat ditempuh oleh konsumen uang elektronik GoPay dengan cara litigasi maupun non-litigasi sehingga sehingga konsumen dapat mendapatkan haknya. Upaya penyelesian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yaitu melalui gugatan ke pengadilan atau di luar pengadilan dengan cara yaitu pengaduan ke YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) atau pengajuan gugatan ke BPSK.
Uncontrolled Keywords: Legal Protection, consumen, Payment System GoPay Perlindungan hukum, konsumen, sistem pembayaran GoPay
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Amalia Cahaya Insani
Date Deposited: 24 Jan 2024 11:20
Last Modified: 24 Jan 2024 11:20
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/32465

Actions (login required)

View Item View Item