Saepulloh, Sepi (2023) TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0289/Pdt.G/2022/PA.Pangkajene). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Sepisaepulloh_1111170161_fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Sepisaepulloh_1111170161_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) |
|
Text
Sepisaepulloh_1111170161_05.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) |
|
Text
Sepisaepulloh_1111170161_04.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) |
|
Text
Sepisaepulloh_1111170161_03.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) |
|
Text
Sepisaepulloh_1111170161_02.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) |
|
Text
Sepisaepulloh_1111170161_ref.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) |
|
Text
Sepisaepulloh_1111170161_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
The legal consequence of a divorce is the issue of child custody. In cases of postdivorce custody of minor children, it is usually given to the mother. However, in case number 0289/Pdt.G/2022/PA.Pangkajene custody of the child was given to the father, resulting in dissenting opinion. Identification of the problem of this research is what is the legal force regarding custody of minor children after divorce before a court decision is made? and what are the considerations of the panel of judges at the Pangkajene religious court in case number: 0289/Pdt.G/2022/PA.Pangkajene which has given rise to dissenting opinion?, reviewed based onLaw Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. The theory used in this research is the theory of justice and legal certainty, the research method used is normative juridical, with a statutory approach and case approach, secondary, primary and tertiary data sources, library study data collection techniques, and qualitative descriptive data analysis. The findings from this research are that the majority of judges prioritize the welfare of the child with the consideration that the person entitled to custody of the child is the father,because the benefit and interests of the child are guaranteed when it is in the hands of the father from the aspects of morality, psychology, opportunities to educate and care for the child. Conclusions in this research the legal power of custody of minor children thoughThere is no decision from the court yet but it already has binding legal force as stated in article 41 (a) Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, articles 105 (a) and 156 of the Compilation of Islamic Law (a), where as if a dispute occurs, a court decision is required.The judge's considerations were appropriate in prioritizing the principle of the benefit of the child, dissenting opinion does not eliminate the essence of legal justice, and legal certainty is still guaranteed. Suggestions from this research are:The implementation of custody rights for minor children after divorce should be negotiated in a family manner so that the relationship between parents and the child's psychological aspects is maintained, and the KUA should provide outreach to prospective married couples regarding the impact of divorce, as an effort preventive to minimize the divorce rate and the marriages they build are able to achieve a sakinah, mawadah, warohmah family.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Akibat hukum dari suatu perceraian adalah masalah hak asuh anak, pada perkara hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian, lazimnya diberikan kepada ibu. Akan tetapi, dalam perkara nomor 0289/Pdt.G/2022/PA.Pangkajene hak asuh anak diberikan kepada bapak, sehingga timbul dissenting opinion. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan hukum terhadap hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian sebelum adanya putusan pengadilan ? dan apa pertimbangan majelis hakim pengadilan agama pangkajene perkara nomor: 0289/Pdt.G/2022/PA.Pangkajene yang telah menimbulkan dissenting opinion ?, ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan kepastian hukum, Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, sumber data sekunder, primer, tersier, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan analisis data deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini yaitu Hakim mayoritas lebih mengutamakan kemaslahatan anak dengan pertimbangan yang berhak atas hak asuh anak adalah bapak, karena kemaslahatan dan kepentingan anak terjamin ketika berada ditangan bapak dari aspek moralitas, psikologis, kesempatan mendidik dan merawat anak.Kesimpulan dalam penelitian ini kekuatan hukum hak asuh anak dibawah umur meskipun belum adanya putusan dari pengadilan tetapi sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana isi pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 105 (a) dan 156 Kompilasi Hukum Islam (a), adapun jika terjadi sengketa maka dibutuhkan putusan pengadilan. Pertimbangan Hakim telah sesuai mengedepankan prinsip kemaslahatan anak, dissenting opinion tidak menghilangkan esensi keadilan hukum, dan tetap terjamin kepastian hukumnya. Saran dari penelitian ini yaitu hendaknya pelaksanaan hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian dirundingkan secara kekeluargaan agar hubungan orang tua serta aspek psikologis anak terjaga, dan KUA hendaknya memberi sosialisasi kepada calon pasangan suami istri terkait dampak perceraian, sebagai upaya preventif untuk meminimalisir tingkat perceraian serta pernikahan yang mereka bina mampu mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Divorce, Child Custody, Dissenting Opinion. Perceraian, Hak Asuh Anak, Dissenting Opinion. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | mr sepi saepulloh | |||||||||
| Date Deposited: | 25 Jan 2024 14:41 | |||||||||
| Last Modified: | 25 Jan 2024 14:41 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/32460 |
Actions (login required)
 |
View Item |