Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP REVITALISASI KAWASAN PEDESTRIAN DI KOTA TUA SEBAGAI PEMENUHAN HAK BAGI KAUM DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

YULIANINGSIH, DWI (2023) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP REVITALISASI KAWASAN PEDESTRIAN DI KOTA TUA SEBAGAI PEMENUHAN HAK BAGI KAUM DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
Dwi Yulianingsih _ 1111190259 _ Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (913kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Dwi Yulianingsih _ 1111190259 _ 01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (667kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Dwi Yulianingsih _ 1111190259 _ 02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (135kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Dwi Yulianingsih _ 1111190259 _ 03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (136kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Dwi Yulianingsih _ 1111190259 _ 04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (118kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Dwi Yulianingsih _ 1111190259 _ 05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (25kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Dwi Yulianingsih _ 1111190259 _ Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (73kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Dwi Yulianingsih _ 1111190259 _ Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (218kB)

Abstract

Pedestrian revitalization in Kota Tua is organized by the DKI Jakarta Provincial Government as an effort to fulfill the rights of people with disabilities in public spaces. In this case, the DKI Jakarta Government delegates its authority to agencies that have duties and functions in the affairs of the road sector, namely the Bina Marga Agency. But the implementation of pedestrian revitalization is not carried out evenly. The identification of the problem is how the authority of the DKI Jakarta Provincial Government on the revitalization of the pedestrian area in Kota Tua as a fulfillment of rights for people with disabilities based on DKI Jakarta Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning the Implementation of Respect, Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities?,and how the obstacles faced by the DKI Jakarta Regional Government on the implementation of the revitalization of the pedestrian area in Kota Tua as a fulfillment of rights for people with disabilities based on DKI Jakarta Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning the Implementation of Respect, Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities?. The theories used are Authority Theory and Public Service Theory. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analytical. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by interviews and documents related to the research. Data is obtained and analyzed descriptively using qualitative methods. The results of the research, the DKI Jakarta Provincial Government delegates its authority to the Bina Marga Office in terms of implementing the revitalization of the pedestrian area in Kota Tua. The conclusion is, because there is no direct direction to carry out pedestrian revitalization in Kota Tua evenly, there is still a gap for people with disabilities to obtain their rights. The suggestion is that Pemprof DKI Jakarta is expected to provide services in the field of road infrastructure development fairly, supervisory institutions and contributions from other agencies or institutions are needed to assist the implementation of pedestrian revitalization in Kota Tua.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorJAZULI, H.E. RAKHMAT196104262000121001
Thesis advisorKUSUMANINGSIH, RILA198012262008122001
Additional Information: Revitalisasi pedestrian di Kota Tua diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk memenuhi hak bagi kaum disabilitas di ruang publik. Dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta mendelegasikan kewenangannya kepada instansi yang mempunyai tupoksi dalam urusan bidang jalan, yakni kepada Dinas Bina Marga. Tetapi dalam penyelenggaraan revitalisasi pedestrian tersebut tidak dilakukan secara merata. Adapun identifikasi masalahnya, bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap revitalisasi kawasan pedestrian di Kota Tua sebagai pemenuhan hak bagi kaum disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?, dan bagaimana hambatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan revitalisasi kawasan pedestrian di Kota Tua sebagai pemenuhan hak bagi kaum disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yakni deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawanacara dan dokumen yang berkitan dengan penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Bina Marga dalam hal penyelenggaraan revitalisasi kawasan pedestrian di Kota Tua. Tetapi dalam pelaksanaanya terdapat ketidakmerataan dalam pembangunan yang mengakibatkan masih terlihat ada kawasan yang tidak direvitalisasi. Kesimpulannya yaitu, karena belum adanya arahan langsung untuk melaksanakan revitalisasi pada salah satu pedestrian di Kota Tua, masih terlihat adanya kesenjangan bagi kaum disabilitas untuk memperoleh haknya. Saran yang diharapkan yaitu Pemprof DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan di bidang pembangunan infrastruktur jalan secara adil, diperlukan lembaga pengawas dan kontribusi dari instansi atau lembaga lain untuk membantu pelaksanaan revitalisasi pedestrian di Kota Tua.
Uncontrolled Keywords: Authority, Pedestrian Revitalization, Persons with Disabilitie. Kewenangan, Revitalisasi Pedestrian, Penyandang Disabilitas
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Dwi Yulianingsih
Date Deposited: 22 Jan 2024 11:08
Last Modified: 22 Jan 2024 11:08
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/32357

Actions (login required)

View Item View Item