Fajar Pamungkas, Muhamad (2017) TINJAUAN YURIDIS TENTANG HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Tgrs). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text (Skripsi) TINJAUAN YURIDIS TENTANG HARTA BAWAAN DAN HARTA.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Tgrs). MUHAMAD FAJAR PAMUNGKAS 1111122092 Abstrak Akibat hukum dari perceraian, maka mereka harus menanggung nafkah iddah, nafkah anak-anak, biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak hingga permasalahan pembagian harta gono-gini. Dalam pembagian harta gono-gini yang sering kali menjadi persengketaan yang berlarut-larut dan harus diselesaikan oleh pengadilan. Bahwa WR dan OH sebelum terjadi perceraian mempunyai pinjaman atau hutang atau kredit kepada Bank Central Asia Jalan Jendral Sudirman Jakarta Pusat. Bahwa untuk menjamin hutang atau pinjaman atau kredit tersebut, WR dan OH telah menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tanggerang. Apakah Putusan Hakim Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Tgrs telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Apakah akibat hukum pembagian harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan penulis mencari data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang dan kasus, yaitu memberikan gambaran dan fakta mengenai objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Berdasarkan Pasal 89 dan 90 KHI, para pihak wajib bertanggung jawab memelihara dan melindungi harta isteri atau harta suaminya serta harta milik bersama. Jika harta bawaan itu merupakan hak milik pribadi masing-masing jika terjadi kematian salah satu diantaranya maka yang hidup terlama menjadi ahli waris dari si mati dan Penulis sependapat dengan pandangan majelis hakim pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, telah diperoleh fakta bahwa harta bersama yang dimaksud sampai sekarang masih utuh dan ditempati serta dikuasai oleh Tergugat, pertimbangan-pertimbangan diatas, maka didapat fakta yang secara langsung dan diakui oleh Tergugat bahwa, harta bersama yang belum dibagi telah terbukti diperoleh selama masa perkawinan. Kata kunci : Harta Bawaan, Harta Bersama, Perceraian

Actions (login required)

View Item