Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH TIPE A KABUPATEN SERANG DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN SERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Najha Rahila, Rida (2023) KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH TIPE A KABUPATEN SERANG DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN SERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYA.

[img] Text
Rida Najha Rahila_ 1111190371_Full Text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (878kB)
[img] Text
Rida Najha Rahila_1111190371_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (618kB)
[img] Text
Rida Najha Rahila_1111190371_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (104kB)
[img] Text
Rida Najha Rahila_1111190371_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (126kB)
[img] Text
Rida Najha Rahila_1111190371_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (103kB)
[img] Text
Rida Najha Rahila_1111190371_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (55kB)
[img] Text
Rida Najha Rahila_1111190371_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (84kB)
[img] Text
Rida Najha Rahila_1111190371_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (171kB)

Abstract

Criminal acts such as corrupt behavior, embezzlement of village assets and report manipulation occur in the management of village funds in Serang Regency. Guidance and supervision by the Inspectorate of Serang Regency is carried out to maintain the accountability of village financial management in accordance with Article 19 Paragraph (5) of Government Regulation Number 12 of 2017. The fraud is in budget deviation or corruption. The identification of the problems, how is the authority of the Regional Inspectorate Type A of Serang Regency in supervising the use of village funds in Serang Regency based on Government Regulation Number 12 of 2017? and how are the obstacles to the implementation of the authority of the Regional Inspectorate Type A of Serang Regency in supervising the use of village funds in Serang Regency based on Government Regulation Number 12 of 2017? The theories used are of authority theory and the supervision theory. The method used in this research is empirical juridical with data analysis through a qualitative approach using primary data in the form of interviews with Serang Regency inspectorate employees and secondary data. The results of this research indicate that the Regional Inspectorate of Serang Regency has exercised its authority as an internal auditor in supervising village funds, namely providing guidance and supervision to villages carried out to maintain accountability for village financial management, guidance and supervision has not been maximized because there are several obstacles, These include the lack of personnel or human resources, the uncooperativeness of the village officials concerned in providing data or reports, the large number of community complaints, and limited accommodation tools in conducting inspections. Functional supervisors of the inspectorate of Serang Regency, more intensely in monitoring and explaining the process of allocating village funds, as well as improving inspectorate supervision must further guide and direct village heads, so that the management of village funds is more thorough in its use in accordance with applicable procedures and existing regulations.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorIkomatussuniah, Ikomatussuniah0024028004
Thesis advisorArdhi Cahyani, Ferina0019089401
Additional Information: Tindakan kecurangan (fraud) yang merupakan perilaku koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan terjadi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Serang. Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Serang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal digunakan pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan. Adapun identifikasi masalahnya, bagaimana kewenangan Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Serang dalam pengawasan penggunaan dana desa di Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017? dan bagaimana hambatan implementasi kewenangan Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Serang dalam pengawasan penggunaan dana desa di Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017? Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan analitis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara kepada pegawai Inspektorat Kabupaten Serang dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Serang telah menjalankan wewenangnya sebagai auditor internal dalam pengawasan dana desa yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pembinaan dan pengawasan belum maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan yang terdiri dari diantaranya kurangya jumlah personil atau sumber daya manusia, tidak kooperatifnya aparat desa yang bersangkutan dalam memberikan data atau laporan, banyaknya pengaduan masyarakat, serta keterbatasan alat akomodasi dalam melakukan pemeriksaan. Diharapkan Inspektorat Kabupaten Serang untuk dapat menambah jumlah personil pengawas fungsional Inspektorat Kabupaten Serang, lebih intens lagi dalam melakukan pemantauan dan penjelasan dalam proses pengalokasian dana desa, serta perbaikan pengawasan inspektorat harus lebih membimbing dan mengarahkan untuk para kepala desa, agar pengelolaan dana desa ini lebih teliti lagi dalam pemakaiannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan peraturan yang ada.
Uncontrolled Keywords: Authority regional inspectorate, supervision village fund, local government. Kewenangan inspektorat daerah, pengawasan dana desa, pemerintah daerah.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Rida Najha Rahila
Date Deposited: 16 Jan 2024 10:20
Last Modified: 16 Jan 2024 10:20
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/32228

Actions (login required)

View Item View Item