Kamea, Engelin (2023) KAJIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS MASUKNYA TANAH BUKAN ASAL PEROLEHAN DALAM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ENGELIN KAMEA_7773210030_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
ENGELIN KAMEA_7773210030_Cover+Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
ENGELIN KAMEA_7773210030_02.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) |
|
Text
ENGELIN KAMEA_7773210030_03.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB) |
|
Text
ENGELIN KAMEA_7773210030_04.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB) |
|
Text
ENGELIN KAMEA_7773210030_05.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) |
|
Text
ENGELIN KAMEA_7773210030_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) |
|
Text
ENGELIN KAMEA_7773210030_09 LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
This research is motivated by the many cases of issuance of certificates of land rights over land that have never been legally obtained either through purchase, inheritance, grants or other acquisitions, which has resulted in landowners, both communities/individuals and the state/region losing their land. The issuance of the certificate of land rights occurred due to the act of abusing the authority of civil servants at the land office, namely forging or making a statement of waiver, and the minutes of field inspection at the land office were different from the actual ones. This study aims to determine the application of the Corruption Crime Act for acts against the law by civil servants at the land office. In addition, this research was also conducted to find out the authority of the prosecutor's office in the case of the entry of non-acquired land into land title certificates. This research is normative legal research with a research approach statute approach andcase approach, which uses secondary data sources including primary, secondary and tertiary legal materials, then the data collection technique uses literature study data collection techniques and data analysis is analytical descriptive, then the research location is located at the South Tangerang District Attorney's Office. The results of this study found that pThe application of the Law on the Eradication of Corruption Crimes in cases where land that is not originally acquired into certificates of land rights can be carried out due to several supporting factors, namely: the substance of the law, namely the availability of a law, namely the Law on Corruption; law enforcement factors, who have the will and ability to expand interpretation; community factors that want to report cases of abuse of authority by civil servants at the land office as criminal acts of corruption; and cultural factors from law enforcers having a willingness to provide services to public reports. The authority of the prosecutor's office in cases of land acquisition not of origin in a certificate of land rights lies in the position of the prosecutor's office as one of the subsystems that has the authority to conduct investigations, prosecutions and implementation of court decisions. Because the criminal justice system in Indonesia uses a model due process model, then adheres to the principle of presumption of innocence or presumption of innocence, so that civil servants of the new land office are declared guilty if a court decision has obtained permanent legal force.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus terbitnya sertipikat hak atas tanah di atas tanah yang tidak pernah diperoleh secara sah baik melalui pembelian, waris, hibah atau perolehan lainnya, yang mengakibatkan pemilik tanah baik masyarakat/perorangan maupun negara/daerah kehilangan tanah miliknya. Terbitnya sertipikat hak atas tanah tersebut terjadi karena adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan dari pegawai negeri pada kantor pertanahan, yaitu memalsu atau membuat surat pernyataan pelepasan hak, dan berita acara pemeriksaan lapangan pada kantor pertanahan yang berbeda dari yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bagi perbuatan melawan hukum dari pegawai negeri pada kantor pertanahan tersebut. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui kewenangan kejaksaan pada kasus masuknya tanah yang bukan asal perolehan ke dalam sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian statute approach dan case approach, yang menggunakan sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan analisis data adalah deskriptif analitis, kemudian lokasi penelitian bertempat di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kasus masuknya tanah yang bukan asal perolehan ke dalam sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan karena adanya beberapa faktor yang mendukung, yakni: faktor substansi hukum, yaitu tersedianya undang undang yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; faktor penegak hukum, yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan perluasan penafsiran; faktor masyarakat yang mau melaporkan kasus penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai negeri pada kantor pertanahan sebagai tindak pidana korupsi; dan faktor budaya dari penegak hukum memiliki kemauan untuk memberikan pelayanan terhadap laporan masyarakat. Kewenangan kejaksaan pada kasus masuknya tanah bukan asal perolehan dalam sertipikat hak atas tanah, terletak pada kedudukan kejaksaan sebagai salah satu sub sistem yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Karena sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan model due process model, maka menganut asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence, sehingga pegawai negeri kantor pertanahan baru dinyatakan bersalah apabila sudah ada putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Land Corruption, Forgery in Certificate Issuance, Attorney's Authority in Land Cases Korupsi Pertanahan, Pemalsuan pada Penerbitan Sertipikat, Kewenangan Kejaksaan Pada Kasus Pertanahan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales |
|||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Engline Kamea | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Jan 2024 11:22 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Jan 2024 11:22 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/32177 |
Actions (login required)
 |
View Item |