Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PERCERAIAN TALAK DI TINJAU DARI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Putusan Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.JU)

Rohman, Fathur (2023) PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PERCERAIAN TALAK DI TINJAU DARI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Putusan Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.JU). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
Fathur Rohman_1111190242_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Fathur Rohman_1111190242_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Fathur Rohman_1111190242_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (768kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Fathur Rohman_1111190242_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (480kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Fathur Rohman_1111190242_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (426kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Fathur Rohman_1111190242_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (718kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Fathur Rohman_1111190242_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (498kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Fathur Rohman_1111190242_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Ultra petita verdict is a verdict that has violated the principle of ultra petita by granting more than the demands requested in the lawsuit or granting what the plaintiff did not ask for, regulated in article 178 paragraph 3 HIR. So it is necessary to further research the ultra petita decision in the religious court procedural law Decision Number 2707/Pdt.G/2021/PA.JU. The problem identification in this study is How is the position of ultra petita in civil procedural law and What are the legal consequences of ultra petita decisions regarding divorce divorce in the North Jakarta Religious Court Decision Number: 2707/Pdt.G/2021/PA.JU? The theories used are the theory of legal certainty theory and the theory of judges' decisions in civil courts. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Data sources come from secondary data consisting of primary materials, secondary materials and tertiary materials. Data collection techniques are carried out by literature study. Data analysis is carried out with qualitative analysis which is descriptive analysis. The results of this study conclude that decision Number 2707/Pdt.G/2021/PA.JU is not justified because it violates the principle of ultra petita regulated in article 178 paragraph 3 HIR, affirmation in Article 67 "c" of Law No. 14 of 1985, formal truth, Supreme Court jurisprudence number 724 K/AG/2012, Supreme Court decision No. 1001 K / Sip / 1972 which prohibits judges from granting things that are not requested or exceeding what is requested. in the Constitutional Court ultra petia occurs because testing the law is a constitutional right and erga omnes. The legal consequences arising if the decision allows divorce raj'I wife is entitled to nafkah and mut'ah during the iddah period but the North Jakarta Religious Court imposed a verdict of dissolution of marriage so that she is not entitled to iddah nafkah, and child custody remains the obligation of both parents. Suggestions in this study are that judges in deciding cases should be more careful, and the Supreme Court can conduct scientific refreshment for judges and there is a need for a review of the Marriage Law so that the provisions for annulment of marriage can be more comprehensive. to provide legal certainty to the community.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorTahir, Palmawati195902031986012002
Thesis advisorAris, Suhadi197908032003122002
Additional Information: Putusan ultra petita adalah putusan yang telah melanggar asas ultra petita dengan mengabulkan melebihi tuntutan yang dimintakan dalam gugatan atau mengabulkan apa yang tidak dimintakan penggugat, diatur dalam pasal 178 ayat 3 HIR. Maka perlu adanya penelitian lebih lanjut putusan ultra petita dalam hukum acara peradilan agama Putusan Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.JU. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan ultra petita dalam hukum acara perdata dan Bagaimana akibat hukum putusan ultra petita tentang perceraian talak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Putusan Nomor : 2707/Pdt.G/2021/PA.JU? Teori yang digunakan berupa teori teori kepastian hukum dan teori keputusan hakim dalam peradilan perdata. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsepsual, dan kasus. Sumber data berasal dari data sekunder terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.JU tidak dibenarkan karena menabrak asas ultra petita diatur dalam pasal 178 ayat 3 HIR, penegasan dalam Pasal 67 “c” UU No. 14 Tahun 1985, kebenaran formil, yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 724 K/AG/2012, putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. dalam Mahkamah Konstitusi ultra petia terjadi karena pengujian UU adalah hak konstitusional dan besifat erga omnes. Akibat hukum yang timbul jika putusan tersebut mengizinkan talak raj’I istri berhak atas nafkah dan mut’ah selama masa iddah tetapi Pengadilan Agama Jakarta Utara menjatuhkan putusan fasakh perkawinan sehingga tidak berhak atas nafkah iddah, dan hak asuh anak tetap kewajiban kedua orang tua. Saran dalam penelitian ini yaitu hakim dalam memutus perkara supaya lebih cermat, dan mahkamah agung dapat melakukan penyegaran keilmuan untuk hakim dan perlu adanya peninjauan kembali UU Perkawinan agar ketentuan pembatalan perkawinan dapat lebih komprehensif. untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Uncontrolled Keywords: Ultra petita, Marriage talak. Ultra petita, Perceraian talak
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mahasiswa Fathur Rohman Rohman
Date Deposited: 15 Jan 2024 11:06
Last Modified: 15 Jan 2024 11:06
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/32157

Actions (login required)

View Item View Item