NURMAYANTI, RINI (2023) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MEMUTUS SENGKETA LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan BPSK No.006/ARA/BPSK/-Kab Pohuwato/IX/2018 Jo Pengadilan Negeri Marisa No.27/Pdt.Sus-BPSK/2018 Jo Mahkamah Agung No.874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text (SKRIPSI) Rini Nurmayanti_1111190285_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) Rini Nurmayanti_1111190285_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SKRIPSI) Rini Nurmayanti_1111190285_02.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text (SKRIPSI) Rini Nurmayanti_1111190285_03.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text (SKRIPSI) Rini Nurmayanti_1111190285_04.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text (SKRIPSI) Rini Nurmayanti_1111190285_05.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB)
	Text (SKRIPSI) Rini Nurmayanti_1111190285_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB)
	Text (SKRIPSI) Rini Nurmayanti_1111190285_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)

Abstract

The Consumer Dispute Resolution Agency is a repressive body whose function is to resolve consumer disputes and monitor standard clauses carried out by business actors which can harm consumers. When acting as an institution that resolves consumer disputes, BPSK is sometimes deemed unable to provide maximum results to the parties in dispute, in this case the problem related to the auction of mortgage guarantees. Meanwhile, the mortgage auction itself is protected by Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land. Identification of the problem is whether Supreme Court Decision No. 874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 which cancels BPSK decision No.006/ARA/BPSK/-Pohuwato District/IX/2018 Jo Marisa District Court/Pdt.Sus-BPSK/2018 is in accordance with existing laws and regulations? and does Based on Law No. 8 of 1999 concerningConsumer Protection the Consumer Dispute Resolution Agency have the authority to examine and decide on auction disputes over mortgage guarantees? The theories used are the theory of legal certainty and the theory of justice. The method used in this research is normative juridical. The research specifications used are qualitative research. The research results obtained are that disputes that occur in the implementation of credit agreements, whether with collateral or fiduciary rights, are not considered consumer disputes and are not under the authority of BPSK as per Supreme Court Jurisprudence No. 27/Pdt.Sus/2013. The Supreme Court Judge's Decision Number 74 K/Pdt.Sus�BPSK/2019 which annulled the BPSK decision and granted the cassation applicant's request to state that the credit agreement due to default was not under the authority of BPSK was in accordance with existing laws and regulations. The conclusion is that BPSK has no authority to handle mortgage guarantee auction disputes. The author's suggestion is that the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) should better understand and pay attention to the limitsof its authority in handling consumer disputes.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor SUHADI, ARIS 196002082003121001 Thesis advisor SRI AGUSTINA, RANI 197908032003122002
Additional Information:	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu badan yang bersifat represif yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan mengawasi klausula baku yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang sifatnya dapat merugikan konsumen. Pada saat berperan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen adakalanya BPSK dinilai belum mampu memberikan hasil yang maksimal kepada para pihak yang sedang bersengketa, dalam hal ini yaitu masalah terkait lelang atas jaminan hak tanggungan. sedangkan lelang jaminan hak tanggungan sendiri di lindungi oleh Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Identifikasi masalah penelitian adalah apakah Putusan Mahkamah Agung No. 874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 yang membatalkan putusan BPSK No.006/ARA/BPSK/-Kab Pohuwato/IX/2018 Jo Pengadilan Negeri Marisa/Pdt.Sus-BPSK/2018 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada? Dan apakah Berdasarkan Undang- undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa lelang atas jaminan hak tanggungan? Teori yang digunakan ialah teori kepastian hukum dan teori keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian yang didapat yaitu bahwa sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit baik dengan jaminan hak tanggungan maupun fidusia bukanlah termasuk sengketa konsumen dan bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27/Pdt.Sus/2013. Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 74 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 yang membatalkan putusan BPSK dan mengabulkan permohonan pemohon kasasi untuk menyatakan bahwa perjanjian kredit akibat wanprestasi bukan kewenangan dari BPSK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kesimpulan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menangani sengketa lelang jaminan hak tanggungan. Saran penulis yaitu untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seharusnya lebih memahami dan memperhatikan mengenai batas-batas kewenangannya dalam menangani suatu sengketa konsumen.
Uncontrolled Keywords:	CDRA, Auction, Mortage Right. BPSK, Lelang, Hak Tanggungan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Rini Nurmayanti
Date Deposited:	15 Jan 2024 10:43
Last Modified:	15 Jan 2024 10:43
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/32142

Actions (login required)

View Item