Hamdani, Heru (2023) PELAKSANAAN PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB TERSANGKA DAN BARANG BUKTI SECARA IN ABSENTIA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
3. Cover sd BAB I + Refrences-Daftar Pustaka.pdf Download (691kB) |
|
Text
4. 7773210015_heru hamdani_Tesis BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) |
|
Text
5. 7773210015_heru hamdani_Tesis BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) |
|
Text
6. 7773210015_heru hamdani_Tesis BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) |
|
Text
7. 7773210015_heru hamdani_Tesis BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
|
Text
8.Daftar Pustaka_heru hamdani.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) |
|
Text
HERU HAMDANI_7773210015_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
HERU HAMDANI_7773210015_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Handling criminal acts of corruption as extraordinary crimes has obstacles, one of which is the absence of the suspect without a valid reason in the investigation process or when carrying out the transfer of responsibility to the suspect and evidence, known as in absentia. The research aims to: 1) know the law enforcement process at the stage of investigation of suspects of criminal acts of corruption committed in absentia, 2) know the legal certainty regarding the implementation of the transfer of responsibility to suspects and evidence in absentia in cases of criminal acts of corruption. Method This research uses normative juridical research with a conceptual approach, secondary data sources and primary data, and is analyzed qualitatively. This research concludes: 1) The law enforcement process at the investigation stage of suspects of criminal acts of corruption committed in absentia Basically, it can continue as long as there is an unlawful nature committed by the suspect and meets the requirements for the formulation of a criminal offense of corruption, but when the suspect is handed over responsibility and evidence from the investigator to the public prosecutor without the presence of the suspect, it is not yet regulated in statutory regulations. anywhere, so this is not in accordance with Article 8 paragraph (3) letter b of the Criminal Procedure Code which reads "in matter investigation has been considered finished, investigator handing over responsibility to the suspect And goods proof to prosecutor general", in the absence of handing over the suspect to the public prosecutor, this does not fulfill the requirements because the investigator cannot hand over the suspect in accordance with what is regulated in Article 8 paragraph (3) letter b of the Criminal Procedure Code. 2) Legal certainty in carrying out the transfer of responsibility for suspects and evidence in absentia in cases of criminal acts of corruption does not have legal certainty and justice due to investigation without inspection suspect give rise to problem law when reviewed based on Article 8 paragraph (3) letter b of the Criminal Procedure Code which states "in matter investigation has been considered finished, investigator handing over responsibility to the suspect And goods proof to prosecutor general".
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pelaksanaan Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka Dan Barang Bukti Secara In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Penanganan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan extraordinary crime memiliki kendala yang salah satunya yaitu tidak hadirnya tersangka tanpa alsan yang sah dalam proses penyidikan atau pada saat pelaksanaan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti yang dikenal dengan istilah in absentia. Penelitian bertujuan untuk: 1) mengetahui proses penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan secara in absentia, 2) mengetahui kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti secara in absentia pada perkara tindak pidana korupsi. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, sumber data sekunder dan data primer, dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan: 1) Proses penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan secara in absentia pada dasarnya tetap dapat berjalan selama terdapat sifat melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka dan memenuhi syarat rumusan delik tindak pidana korupsi, namun pada saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum tanpa disertai dengan adanya tersangka belum diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP yang berbunyi “dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”, dengan tidak adanya penyerahan atas tersangka kepada penuntut umum maka hal tersebut belum memenuhi syarat karena penyidik tidak dapat menyerahkan tersangka sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP tersebut. 2) Kepastian hukum dalam pelaksanaan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti secara in absentia pada perkara tindak pidana korupsi tidak memiliki kepastian hukum dan keadilan karena penyidikan tanpa pemeriksaan tersangka menimbulkan permasalahan hukum apabila ditinjau berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP yang menyatakan “dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Surrender , Suspect , Evidence , In Absentia , Corruption Penyerahan, Tersangka, Barang Bukti, In Absentia, Korupsi. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Heru Hamdani | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Jan 2024 11:25 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Jan 2024 11:25 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/32136 |
Actions (login required)
 |
View Item |