Nur Faizah Puspitasari, Eka (2023) EVALUASI IJIN ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK DI KABUPATEN TANGERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
Eka Nur Faizah Puspitasari_6661190055_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Eka Nur Faizah Puspitasari_6661190055_CP.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) |
|
Text
Eka Nur Faizah Puspitasari_6661190055_01.pdf Restricted to Registered users only Download (855kB) |
|
Text
Eka Nur Faizah Puspitasari_6661190055_02.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
|
Text
Eka Nur Faizah Puspitasari_6661190055_03.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) |
|
Text
Eka Nur Faizah Puspitasari_6661190055_04.pdf Restricted to Registered users only Download (861kB) |
|
Text
Eka Nur Faizah Puspitasari_6661190055_05.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB) |
|
Text
Eka Nur Faizah Puspitasari_6661190055_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Eka Nur Faizah Puspitasari_6661190055_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (576kB) |
Abstract
Public transportation is land transportation that is needed by people to move from one place to another. In public transportation there is a route permit which aims to provide excellent service to the public so that they feel safe and comfortable when traveling using public transportation. Several problems were found, namely: lack of outreach provided by related parties to policy targets, supervision carried out by the transportation service was not optimal and minimal understanding of online licensing. The aim of this research is to find out what the route permit policy for public transport in Tangerang Regency is like using policy evaluation theory which consist of five dimensions, namely apparatus resources, intitutions, infrastructure and technology, finance and regulations. The research method used is qualitive with a descriptive approach using purposive techniques by selecting certain informants as sources. So that result of this research on the evaluation of permit policies for public transport on routes in Tangerang Regency are still not optimal. There are still public transportation that does not have a permit when operating in the Tangerang Regency area. This is due to the lack of firmness carried out by the authorities in taking action against the violators, the vialators are only given sanctions but this does not deter the violators so that they repeat themselves again. Theses violators are the steps or actions that can be taken by officials by taking firm action against violators so that violators are deterred so that they can create a feeling of comfort and security when using public transport services in Tangerang Regency so that people are enthusiastic about using the public transport services provided the government.
Item Type: | Thesis (S1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||
Additional Information: | Angkutan umum merupakan transportasi darat yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam angkutan umum terdapat ijin trayek yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat agar merasa aman dan nyaman pada saat berpergian menggunakan angkutan umum. Adapun beberapa masalah yang ditemukan, yaitu: kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait kepada sasaran kebijakan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum optimal serta minimnya pemahaman terhadap perizinan secara online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan ijin trayek pada angkutan umum di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang mana terdiri dari lima dimensi yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, keuangan dan regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teknik purposive dengan memilih informan tertentu yang dijadikan sebagai narasumber. Maka hasil penelitian ini pada evaluasi kebijakan ijin pada angkutan umum dalam trayek di Kabupaten Tangerang masih belum optimal, masih ditemukannya angkutan umum yang tidak memiliki perijinan pada saat beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaktegasan yang dilakukan oleh para aparatur dalam melakukan tindakan kepada para pelanggar, para pelanggar hanya diberi sanksi saja akan tetapi tidak membuat jera para pelanggar sehingga mengulangi lagi dengan pelanggaran tersebut. Adapun langkah-langkah atau tindakan yang dapat dilakukan oleh para aparatur dengan menindak dengan tegas para pelanggar agar pelanggar jera sehingga dapat mewujudkan rasa nyaman dan aman pada saat menggunakan layanan angkutan umum di Kabupaten Tangerang dengan begitu masyarakat antusias untuk menggunakan layanan angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah. | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Evaluation, Routes, Public Transportation. Evaluasi, Trayek, Angkutan Umum | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > Public Administration | ||||||
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
||||||
Depositing User: | Mrs Eka Nur Faizah Puspitasari | ||||||
Date Deposited: | 12 Jan 2024 11:01 | ||||||
Last Modified: | 12 Jan 2024 11:01 | ||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/32130 |
Actions (login required)
View Item |