KHOLLISHNA, KHAMAL (2023) PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI ERA COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Jo SURAT EDARAN MENAKER NO: M/3/HK.04/III/2020 TANGGAL 17 MARET 2020 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 (Studi kasus PT. Aerofood ACS Bandara Soekarno-Hatta). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
KHAMAL KHOLLISHNA_1111160270_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
KHAMAL KHOLLISHNA_1111160270_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
KHAMAL KHOLLISHNA_1111160270_02.pdf Restricted to Registered users only Download (651kB) |
|
Text
KHAMAL KHOLLISHNA_1111160270_03.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) |
|
Text
KHAMAL KHOLLISHNA_1111160270_04.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) |
|
Text
KHAMAL KHOLLISHNA_1111160270_05.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) |
|
Text
KHAMAL KHOLLISHNA_1111160270_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) |
|
Text
KHAMAL KHOLLISHNA_1111160270_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The problems in this research originated in March 2020 PT Aerofood ACS carried out Termination of Employment (PHK) for hundreds of Outsourcing workers as many as 359 catering workers from PT Nur Hasta Utama (NHU) who collaborated with Aerofood ACS Company were fired en masse and unilaterally for reasons of efficiency because the impact of the Corona virus. During the dismissal process, the company never made any communication or information beforehand to the workers and did not provide severance pay. In this research, the researcher uses two theories as analytical tools. The first is the theory of legal protection and the theory of welfare. Furthermore, in this study, researchers used normative juridical legal research using secondary data as research data on concepts and main cases and using a statutory approach. The conclusion of this study is that in the process of dismissal, the company has never communicated or provided information beforehand to the workers. Basically the protection of workers and workers is very closely related to human rights. Therefore, companies that have a strong economic position are obliged to help carry out these protection provisions in accordance with the applicable laws and regulations. However, in the midst of guaranteed protection for workers and workers, there are problems in it. Suggestions in this study In this case, the company, namely PT. Aerofood ACS performs the obligation to fulfill workers' rights as appropriate because there were several violations of workers' rights which resulted in the termination of PT. It can be said that Aerofood ACS is not in accordance with legal provisions, including that there was no prior notification prior to termination of employment, not based on rational reasons and severance pay for the worker was not paid by the Company.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Permasalahan dalam penelitian ini berawal pada bulan Maret 2020 PT Aerofood ACS melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada ratusan buruh Outsourcing sebanyak 359 buruh catering dari PT Nur Hasta Utama (NHU) yang bekerja sama dengan Perusahaan Aerofood ACS dipecat secara massal dan sepihak dengan alasan efisiensi karena dampak virus Corona. Dalam proses pemecatan, pihak perusahaan tidak pernah melakukan komunikasi atau informasi sebelumnya kepada para buruh dan tidak memberikan pesangon. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teori sebagai pisau analisis adapun teori tersebut yang pertama teori perlindungan hukum dan teori kesejahteraan. Selanjutnya pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data penelitian konsep dan kasus utama serta menggunakan pendekataan undang – undang (statue approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam proses pemecatan, pihak perusahaan tidak pernah melakukan komunikasi atau informasi sebelumnya kepada para buruh. Pada dasarnya Perlindungan para buruh dan tenaga kerja sangat erat berhubungan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu Perusahaan yang secara ekonomi memiliki kedudukan yang kuat wajib membantu melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ditengah jaminan perlindungan terhadap buruh dan tenaga kerja, terdapat permasalahan di dalamnya. Saran dalam penelitian ini Seharusnya dalam kasus ini pihak Perusahaan yaitu PT. Aerofood ACS melakukan kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa pelanggaran hak-hak pekerja yang membuat pemutusan hubungan kerja pekerja PT. Aerofood ACS dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang sah, diantaranya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja, tidak berdasarkan alasan yang rasional dan pesangon bagi buruh tersebut tidak dibayarkan oleh Perusahaan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Termination of Employment, Labor, PT. Aerofood ACS Pemutusan Hubungan Kerja, Buruh, PT. Aerofood ACS | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Khamal Khollishna | |||||||||
| Date Deposited: | 05 Jan 2024 15:27 | |||||||||
| Last Modified: | 05 Jan 2024 15:27 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/31923 |
Actions (login required)
 |
View Item |