Muslim, M. Agus (2023) KEWENANGAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM UNTUK KEPASTIAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (TESIS)
01. M. Agus Muslim _ 7773180039 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
03. M. Agus Muslim _ 7773180039 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
04. M. Agus Muslim _ 7773180039 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) |
|
Text
05. M. Agus Muslim _ 7773180039 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) |
|
Text
06. M. Agus Muslim _ 7773180039 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) |
|
Text
07. M. Agus Muslim _ 7773180039 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) |
|
Text
08. M. Agus Muslim _ 7773180039 _ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) |
|
Text
09. M. Agus Muslim _ 7773180039 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) |
Abstract
The basic problem in handling allegations of election criminal offense violations at the Bawaslu elements in the Sentra Gakkumdu is the weakness of Bawaslu's authority in carrying out investigations, gathering information, and determining findings which were ultimately terminated because they did not meet the formal and material requirements. This study aims to identify and analyze the function of the Integrated Law Enforcement Center based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the handling of general election crimes by the Integrated Law Enforcement Center based on Bawaslu regulation Number 31 of 2018 concerning the Integrated Law Enforcement Center with its research object as the Sentra Gakkumdu City of Tangerang. The method used in this research is normative-empirical juridical through historical, explorative, and synchronized legal approaches. The data source used is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation, and literature which were analyzed qualitatively. The results of the study concluded that the function of authority of the Tangerang City Integrated Law Enforcement Center in the implementation of the 2019 elections in Tangerang City was normatively in accordance with the provisions of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections whose implementation is regulated in Bawaslu Regulation Number 31 of 2018 concerning Enforcement Centers Unified Law. However, operationally, elements of the police and prosecutors only function as Bawaslu assistants at the study stage at the Gakkumdu Sentra, because there are no findings of violations which proceed to the investigation stage. The handling of general election crimes by the Tangerang City Integrated Law Enforcement Center in the 2019 Election is normatively in accordance with the provisions of Article 19 to Article 24 of Bawaslu Regulation Number 31 of 2018 concerning the Integrated Law Enforcement Center which is only limited to receiving reports of alleged election crimes, collecting information, summons of witnesses, study came to the conclusion that no election crime was found because the handling carried out at the Bawaslu level did not fulfill the formal and material requirements.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Hal mendasar dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pada unsur Bawaslu di Sentra Gakkumdu adalah lemahnya kewenangan Bawaslu dalam melakukan pemeriksaan, penggalian informasi, dan penetapan temuan yang pada akhirnya dihentikan karena tidak cukup memenuhi syarat formil dan meteriil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan objek penelitiannya Sentra Gakkumdu Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris melalui pendekatan hukum historis, eksploratif, dan hukum singkronisasi. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentansi, dan kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa fungsi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Tangerang dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Tangerang secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Namun, dalam operasionalnya untuk unsur kepolisian dan kejaksaan hanya berfungsi sebagai pendamping Bawaslu pada tahap kajian di Sentra Gakkumdu, karena tidak adanya temuan pelanggaran yang dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Tangerang dalam Pemilu Tahun 2019 secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang hanya sebatas menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu, pengumpulan informasi, pemanggilan saksi-saksi, pengkajian sampai pada tahap kesimpulan bahwa tidak ditemukannya tindak pidana pemilu karena penanganan yang dilakukan di tingkat Bawaslu tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Authority, Integrated Law Enforcement Center, Criminal Law Enforcement, General Election Kewenangan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Penegakan Hukum Pidana, Pemilihan Umum. | |||||||||
| Subjects: | K Law > KD England and Wales | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum 08-Pascasarjana |
|||||||||
| Depositing User: | Mr M. Agus Muslim | |||||||||
| Date Deposited: | 03 Jan 2024 10:34 | |||||||||
| Last Modified: | 03 Jan 2024 10:34 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/31853 |
Actions (login required)
 |
View Item |