Mulya, Fajar Hari and Supriadi, Oman and Ismanto, Gandung (2013) KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK DALAM MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (SKRIPSI ANE - FAJAR HARI MULYA)
fajar hari mulya.pdf - Published Version Download (602kB) | Preview |
Abstract
Fajar Hari Mulya. 072705. Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam Melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kata Kunci: Kesiapan. Transparansi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi dari badan publik. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini telah menjadi pedoman badan publik di kabupaten/kota di Indonesia dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat termasuk di Kabupaten Lebak. Penerapan Undang-undang ini bukan tanpa masalah karena sebelum adanya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Kabupaten Lebak sudah memiliki Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2004 yang di dalamnya mengatur juga masalah keterbukaan informasi. Fokus Penelitian ini adalah mengenai Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam Melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam Melaksanakan UU KIP. Penelitian ini menggunakan teori Idi Dimyati yaitu tentang realitas sosial, yaitu modal sosial, supporting system, sinergi dan harmonisasi namun hanya supporting system, sinergi dan harmonisasi yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Kesimpulannya adalah Pemerintah Kabupaten Lebak belum siap melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik karena ketiadaan anggaran dalam tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi .
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | ABSTRACT : Fajar Hari Mulya. 072705. Readiness Lebak Regency in Implementing The Law on Public Disclosure Law on Public Disclosure is a legal product was released by the government for ensuring societies to obtain information from public organizations. Law on Public Disclosure has been a guidance of public organizations at regencies/cities in Indonesia for giving information services to societies including Lebak Regency. The implementation of this law is not without any problems because before implementing Law on Public Disclosure, Lebak Regency had a local regulation of number 6 year 2004 and it was as same as rule of information openness. Focus this research about that is readiness Lebak Regency in implementing the law on Public Disclosure. The purpose of this research is to find out more readiness Lebak Regency in implementing of the Law on Public Disclosure. This research uses the theory of Idi Dimyati that is about social mode, supporting system, and harmonization and synergy but just supporting system, harmonization and synergy was used to this research with qualitative approach. Data collection technique are using interviews, the observation, and study of documentations. The data analysis is using Miles and Huberman that are data reduction, data presentation and verification. The conclution is Lebak regency is not already for implementing of Law on Public Disclosure because they have not the budget to manage Documentation and Information Management Officer. |
Subjects: | H Social Sciences > Public Administration |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 16 Apr 2014 02:34 |
Last Modified: | 16 Apr 2014 02:34 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/318 |
Actions (login required)
View Item |