SEKAR PRAMESWARI, LINTANG (2023) KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN TERHADAP PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MENURUT UU NO 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Lintang Sekar Prameswari_1111190024_fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Lintang Sekar Prameswari_1111190024_bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Lintang Sekar Prameswari_1111190024_bab 2 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) |
|
Text
Lintang Sekar Prameswari_1111190024_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB) |
|
Text
Lintang Sekar Prameswari_1111190024_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) |
|
Text
Lintang Sekar Prameswari_1111190024_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
Text
Lintang Sekar Prameswari_1111190024_ref.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB) |
|
Text
Lintang Sekar Prameswari_1111190024_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB) |
Abstract
The Audit Agency Representative for Banten Province is a state institution whose job is to examine financial management and responsibility in Banten Province as referred to in the 1945 Constitution. Based on this task, the BPK Representative for Banten Province has 9 authorities in auditing financial reports. As for the identification of the first problem, namely what is the Authority of the Banten Province Representative BPK for Auditing Regional Financial Management Based on Law Number 15 of 2006 concerning the Audit Board of the Republic of Indonesia? About the Supreme Audit Agency?. The theories used are the Theory of Authority and the Theory of State Financial Management. The research method is empirical juridical. The research specifications are analytical descriptive. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documents related to research. Data was obtained and analyzed descriptively using a qualitative approach method. The results of the study regarding the Authority of the Banten Provincial Representative Audit Board for Regional Financial Management Examination are that the Banten Province Representative Audit Board has fully implemented audits related to regional financial management. The conclusion is that the Banten Province Representative BPK has exercised its 9 powers regarding regional financial management audits as stated in Article 9 of Law No. 15 of 2006 concerning the Financial Audit Agency and must be carried out once a year. The suggestion is that the BPK Representative of Banten Province should carry out audits of financial reports more than once a year, so that the audit can be carried out optimally and to know that the entity is using the budget properly and correctly in accordance with the regulations and objectives that have been set
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Berdasarkan tugasnya tersebut BPK Perwakilan Provinsi Banten memiliki 9 kewenangan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Adapun Identifikasi Masalah yang pertama yaitu Bagaimana Kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Banten terhadap Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan?, kemudian yang kedua ialah Apakah Kendala BPK Perwakilan Provinsi Banten terhadap Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan?. Teori yang digunakan ialah Teori Kewenangan dan Teori Pengelolaan Keuangan Negara. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengenai Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten terhadap Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan sepenuhnya terkait pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulannya BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menjalankan 9 kewenangannya terhadap pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan wajib dilakukan satu kali dalam satu tahun. Sarannya BPK Perwakilan Provinsi Banten sebaiknya melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan lebih dari satu kali dalam satu tahun, guna pemeriksaan dapat dilakukan secara maksimal dan mengetahui bahwa pihak entitas tersebut menggunakan anggaran dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan serta tujuan yang telah ditetapkan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | The Audit Agency, Authority, Examination, Regional Financial Management. Badan Pemeriksa Keuangan, Kewenangan, Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan Daerah. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Lintang Sekar Prameswari | |||||||||
| Date Deposited: | 22 Dec 2023 11:12 | |||||||||
| Last Modified: | 22 Dec 2023 11:12 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/31692 |
Actions (login required)
 |
View Item |