Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK INSIDER TRADING DI DALAM PASAR MODAL

Del Piero, Muhamad (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK INSIDER TRADING DI DALAM PASAR MODAL. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
Muhamad Del Piero _1111190014 _FullText.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Muhamad Del Piero_1111190014_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Muhamad Del Piero_1111190014_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (180kB)
[img] Text
Muhamad Del Piero_1111190014_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (268kB)
[img] Text
Muhamad Del Piero_1111190014_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (250kB)
[img] Text
Muhamad Del Piero_1111190014_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (75kB)
[img] Text
Muhamad Del Piero_1111190014_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (153kB)
[img] Text
Muhamad Del Piero_1111190014_CV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (82kB)

Abstract

Insider trading is a securities trade carried out by company insiders, where the trade is based on the existence of important insider information that has not been published. This trade is expected to bring personal benefits to the perpetrator. The practice of insider trading in stock trading is an act that is prohibited both from a business ethics and legal perspective. Law Number 8 of 1995 concerning capital markets regulates insider trading, but its implementation is still said to be not optimal. The identification of the problem in the first research was: How is crime overcome by using criminal law against the practice of insider trading in the capital market? What is the criminal law policy against the practice of insider trading in the capital market? The theories used are the Theory of Crime Prevention Using Criminal Law and Criminal Law Policy Theory. The research method is normative juridical with data analysis using a qualitative approach, using secondary data sources consisting of three parts, namely primary, secondary, and tertiary legal materials, with library study data collection techniques. According to the results of research on the Criminal Law Policy on Insider Trading Practices in the Capital Market, namely in Articles 95–98 of the Capital Markets Law, prohibitions regarding insider trading are regulated, as are the criminal provisions in Article 104, which contain prison sanctions and fines. However, it is felt that this regulation is still not optimal because there are insufficient provisions for the insider category in relation to tippee, so that to date there have been no insider trading cases that have reached trial. Conclusion: Prevention of the crime of insider trading in the capital market, as per the Capital Market Law, prohibits the practice of insider trading. However, these regulations are not enough to overcome this. The lack of insider trading regulations can be seen from the problems that still arise in implementing these regulations. Suggestions: There is a need for an addendum to the Capital Market Law regarding sanctions that provide a deterrent effect for insider trading perpetrators and the need to form a Capital Market Case Settlement Commission, which is tasked with resolving cases in the capital market, especially insider trading.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorMohas, Muhyi196109212000121001
Thesis advisorFathurokhman, Ferry198102152006041001
Additional Information: Insider Trading merupakan suatu perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahan, dimana perdagangan tersebut didasarkan karena adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan belum ter-publish. Perdagangan tersebut, diharapkan mendapatkan keuntungan secara pribadi bagi pelaku. Praktik insider trading dalam perdagangan saham merupakan perbuatan yang dilarang baik dari segi etika bisnis maupun dari segi hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur mengenai insider trading, namun dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum maksimal. Adapun identifikasi masalah pada penelitian pertama, Bagaimana penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana terhadap praktik insider trading didalam pasar modal ?, dan identifikasi masalah yang kedua, Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap praktik insider trading di dalam pasar modal?. Teori yang digunakan yaitu Teori Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana dan Teori Kebijakan Hukum Pidana. Metode penelitian yaitu yuridis normatif dengan analitis data melalui pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian dari Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Insider Trading di dalam Pasar Modal yaitu pada Pasal 95-98 UU Pasar Modal telah diatur larangan terkait Insider Trading juga mengenai ketentuan pidana nya pada Pasal 104, memuat sanksi pidana penjara dan denda. Namun peraturan tersebut dirasa masih belum optimal sebab tidak cukupnya ketentuan kategori insider dalam kaitannya dengan tippee, sehingga sampai saat ini masih belum ada kasus insider trading yang sampai pada jalur persidangan. Kesimpulan, Penanggulangan kejahatan praktik Insider Trading dalam Pasar Modal sebagaimana UU Pasar Modal, telah melarang praktik insider trading. Namun, peraturan tersebut belum cukup untuk mengatasi nya. Belum cukupnya peraturan insider trading tersebut dapat dilihat dari masalah yang masih timbul dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Saran, perlunya amandemen pada UU Pasar Modal terkait sanksi yang memberikan efek jera oleh pelaku insider trading serta perlunya membentuk Komisi Penyelesaian Kasus Pasar Modal yang bertugas menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Pasar Modal terutama Insider Trading.
Uncontrolled Keywords: Criminal Law Policy, Insider Trading, Capital Markets. Kebijakan Hukum Pidana, Insider Trading, Pasar Modal.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Muhamad Delpiero Mendrofa
Date Deposited: 22 Dec 2023 11:01
Last Modified: 22 Dec 2023 11:01
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/31690

Actions (login required)

View Item View Item