Maria Paska, Yohana (2023) PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PASAR KRANGGOT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH CILEGON NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG KETERTIBAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
YohanaMariaPaska_1111190229_02.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) | Request a copy |
|
Text
YohanaMariaPaska_1111190229_03.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) | Request a copy |
|
Text
YohanaMariaPaska_1111190229_04.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB) | Request a copy |
|
Text
YohanaMariaPaska_1111190229_05.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy |
|
Text
YohanaMariaPaska_1111190229_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy |
|
Text
YohanaMariaPaska_1111190229_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (773kB) | Request a copy |
|
Text
YohanaMariaPaska_1111190229_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
YohanaMariaPaska_1111190229_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Street vending is an economic activity in the informal sector. Urban planning irregularities can occur due to the rapid growth of the street vendor business without adequate supervision by the authorities. There needs to be law enforcement related to controlling street vendors. As for identifying the problem, what is the role of the Cilegon Government in the implementation of controlling street vendors (PKL) in the Kranggot market based on Cilegon Regional Regulation Number 5 of 2003 concerning Order, Cleanliness and Beauty and what are the constraints of the Cilegon Government in implementing control of street vendors (PKL) in Kranggot Market. The theories used in this research are authority theory and law enforcement theory. The method used in this research is empirical juridical with data analysis through a qualitative approach using primary data in the form of interviews with Trade and Trade Department Functional Officials and Satpol PP and secondary data in the form of literature related to the research. The research results obtained were that the control of street vendors carried out at Kranggot Market was considered uncompetitive by a number of traders, because the government only provided letters of appeal and warning as well as controlling by Satpol PP without any clarity regarding the relocation of selling places. The implementation of the Cilegon City Government regarding the control of Street Vendors is regulated in Article 2 of the Cilegon City Regional Regulation Number 5 of 2003 concerning Order, Cleanliness and Beauty which is the delegation's authority over Article 2 number 2 of Domestic Regulation Number 41 of 2012 concerning Guidelines for Arrangement and Empowerment Street vendors. Obstacles in controlling street vendors include the government through the Department of Industry and Trade lacking coordination with Satpol PP regarding controlling street vendors, and the behavior of street vendors who are not afraid of existing regulations and continue to carry out trading activities in irrigation channels. In conclusion, the Cilegon City Government in controlling street vendors at Kranggot Market refers to the provisions of Article 2 of Cilegon City Regional Regulation Number 5 of 2003 concerning Order, Cleanliness and Beauty by applying sanctions for violators in the form of administrative sanctions in the form of verbal warnings, written warnings if necessary. 1 x 24 hours for failure to comply with verbal warnings, fines or revocation of certain permits. This is an effort to control the Kranggot Market Area, the source of attribution authority is not implemented because, there is no control from the local government, the condition of the traders returns to their initial condition, namely the traders return to displaying their wares in the Irrigation Channel. Suggestions, the government needs to optimize law enforcement by increasing performance efficiency in order to achieve the goal of realizing a Prosperous Cilegon City as well as efforts from the government to preventively provide harmonious use of city space by relocating street vendors.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pedagang kaki lima merupakan kegiatan ekonomi dalam sektor informal. Ketidakteraturan tata kota dapat terjadi karena pertumbuhan pesat bisnis pedagang kaki lima tanpa pengawasan yang memadai oleh karenanya perlu ada penegakan hukum terkait dengan penertiban pedagang kaki lima. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana Pelaksanaan peran Pemerintah Cilegon terhadap pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Kranggot berdasarkan Peraturan Daerah Cilegon Nomor 5 tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dan Apa kendala Pelaksanaan Peran Pemerintah Cilegon terhadap pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kranggot. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan analitis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara kepada Pejabat Fungsional Perdagangan Disperindag dan Satpol PP dan data Sekunder berupa Pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian yang didapat yaitu, Penertiban Pedagang kaki Lima yang dilaksanakan di Pasar Kranggot dianggap tidak kompetitif oleh sejumlah Pedagang, karena pemerintah hanya memberikan surat himbauan dan peringatan serta penertiban oleh Satpol PP tanpa ada kejelasan relokasi tempat berjualan. Penyelenggaraan Pemerintah Kota Cilegon terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima di atur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan yang merupakan kewenangan delegasi atas Pasal 2 angka 2 Peraturan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kendala dalam penertiban pedagang kaki lima di antaranya yaitu, pihak pemerintah melalui disperindag kurang koordinasi dengan Satpol PP terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima, dan perilaku pedagang Kaki Lima yang tidak takut terhadap peraturan yang ada dan tetap melakukan aktivitas dagang di saluran Irigasi. Kesimpulan, Pemerintah Kota Cilegon dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kranggot mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dengan menerapkan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis apabila dalam waktu 1 X 24 jam tidak mematuhi peringatan lisan, denda maupun pencabutan izin tertentu. Hal ini sebagai upaya penertiban di Kawasan Pasar Kranggot, tidak terlaksananya sumber kewenangan atribusi karena, tidak adanya kontrol dari pemerintah setempat maka kondisi pedagang kembali ke kondisi awal yaitu para pedagang kembali menggelar dagangannya di Saluran Irigasi. Saran, pemerintah perlu mengoptimalkan penegakan hukum dengan meningkatkan efisiensi kinerja guna mencapai tujuan mewujudkan Kota Cilegon yang Sejahtera serta upaya dari pemerintah secara preventif memberikan pemanfaatan ruang kota yang serasi dengan melakukan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Peran Pemerintah, Penertiban Pedagang Kaki Lima, Penegakan Hukum Keywords: the role of government, street vendors, law enforcement. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | mrs Yohana Maria Paska | |||||||||
| Date Deposited: | 20 Dec 2023 14:07 | |||||||||
| Last Modified: | 22 Dec 2023 09:29 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/31637 |
Actions (login required)
 |
View Item |