Ginatsyar Abdullah, Muhamad (2023) MEKANISME PENGANGKATAN GURU HONORER SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM HUKUM KEPEGAWAIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 2 NEGERI KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	Text Muhamad Ginatsyar Abdullah _ 1111190356 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Muhamad Ginatsyar Abdullah _ 1111190356 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB)
	Text Muhamad Ginatsyar Abdullah_1111190356_02.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text Muhamad Ginatsyar Abdullah_1111190356_03.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)
	Text Muhamad Ginatsyar Abdullah_1111190356_04.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text Muhamad Ginatsyar Abdullah_1111190356_05.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB)
	Text Muhamad Ginatsyar Abdullah_1111190356_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text (SKRIPSI) Muhamad Ginatsyar Abdullah_1111190356_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)

Abstract

The 1945 Constitution confirms that the Republic of Indonesia is a state based on law (rechtstaat). The placement of Pancasila as the source of all sources of State Law is in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with the fourth flow, namely "Belief in the Almighty God, Humanity fair and civilized, Indonesian unity, democracy led by wisdom in representative deliberations, social justice for all Indonesian people." The first problem is, how to implement the mechanism for appointing honorary teachers as government employees with work agreements (PPPK) at State Vocational High School 2 in Serang City based on Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK). Then secondly, what are the obstacles to implementation? Mechanism for Appointing Honorary Teachers as Government Employees with Work (PPPK) at State Vocational High School 2 in Serang City. The theory used is the Theory of Legal Protection and Legal Certainty. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analysis. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documents related to research. Data was obtained from descriptive analysis using a qualitative approach method. Field Study and Literature Study at Serang City State Vocational High School 2 Based on Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK). The existence of Technical Guidelines for the Appointment of Honorary Teachers as Employees with Work Agreements (PPPK) Decree of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 349/P/2022 concerning Technical Guidelines for Implementing the Selection of Candidates for Government Employees with Work Agreements for Functional Teacher Positions in Regional Agencies in 2022 as the process of appointing Honorary Teachers to become Government Employees with a Work Agreement (PPPK) and Ministerial Decree Number 800/KEP.073-BKD/

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Jazuli, H.E. Rakhmat 1961042620001001 Thesis advisor Nurikah, Nurikah 197612112001122001
Additional Information:	Undang-Undang Dasar 1945 Menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat).Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber Hukum Negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aliran ke empat yaitu “Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”. Masalah yang Pertama yaitu, Bagaimana Pelaksanaan Mekanisme Pengangkatan Guru Honorer Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Negeri Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemudian Kedua Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Mekanisme Pengangkatan Guru Honorer Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Kerja (PPPK) di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Negeri Kota Serang. Teori yang digunakan ialah Teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum. Metode Penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dari analisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Negeri Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adanya Juknis Pengangkatan Guru Honorer sebagai Pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 sebagai proses pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan SK Menteri Nomor 800/KEP.073-BKD/
Uncontrolled Keywords:	Management, PPPK, Implementation PPPK Manajemen PPPK , Guru PPPK, Pelaksanaan PPPK
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhamad Ginatsyar Abdullah
Date Deposited:	14 Dec 2023 14:34
Last Modified:	14 Dec 2023 14:34
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/31494

Actions (login required)

View Item