Hana Syifa, Intan (2018) PELAKSANAAN PENDIDIKAN PRA NIKAH UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG KURSUS PRA NIKAH (Studi Analisis di KUA Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan). S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.

Text (Skripsi) PELAKSANAAN PENDIDIKAN PRA NIKAH UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA.PDF Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Berbagai macam bentuk permasalahan dalam rumah tangga kerap terjadi, seperti tingginya angka perceraian dan perselisihan rumah tangga di wilayah Kecamatan Pamulang. Maka pembekalan akan kehidupan berumah tangga merupakan cara yang paling mungkin dilakukan kepada pasangan yang akan menikah. Upaya tersebut memberikan fungsi sebagai pembelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan mutu perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan masalah yaitu apa dasar hukum dan tujuan pendidikan pra nikah dikaitkan dengan tujuan perkawinan di Indonesia serta apakah pelaksanaan pendidikan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sejahtera di KUA Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, didukung data primer dengan melakukan wawancara, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan, sementara analisis data yang penulis gunakan yaitu metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disebutkan pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah wajib ikut serta mewujudkannya dengan memberikan pembekalan pendidikan pra nikah. Namun, pendidikan pra nikah di KUA Kecamatan belum maksimal sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendidikan pra nikah untuk membangun keluarga yang sejahtera, sakinnah, mawaddah dan warahmah. Serta faktor hukum yang kurang mengikat karena tidak diberikannya sanksi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti kursus pra nikah tersebut. Masyarakat diharapkan dapat mengimplementasikan pendidikan pra nikah ini agar tercapainya tujuan pembangunan keluarga nasional di Indonesia

Actions (login required)

View Item