Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 09/KPPU-K/2020 TENTANG PENJATUHAN SANKSI PELANGGAR PERJANJIAN KEMITRAAN POLA INTI PLASMA OLEH PT SINAR TERNAK SEJAHTERA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

ADELIA, DEVY (2023) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 09/KPPU-K/2020 TENTANG PENJATUHAN SANKSI PELANGGAR PERJANJIAN KEMITRAAN POLA INTI PLASMA OLEH PT SINAR TERNAK SEJAHTERA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
Devy Adelia_1111190212_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
Devy Adelia_1111190212_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Devy Adelia_1111190212_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (231kB)
[img] Text
Devy Adelia_1111190212_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (239kB)
[img] Text
Devy Adelia_1111190212_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (318kB)
[img] Text
Devy Adelia_1111190212_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (47kB)
[img] Text
Devy Adelia_1111190212_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (191kB)
[img] Text
Devy Adelia_1111190212_Lam.pdf
Restricted to Registered users only

Download (297kB)

Abstract

Violators of partnership agreements will be subject to administrative sanctions in the form of sanctions for revocation of business licenses and/or a fine of ten billion rupiah by KPPU according to Article 39 Paragraph (1) of Law Number 20/2008 on Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM Law). However, in practice, in Decision Number 09/KPPU-K/2020, KPPU imposed sanctions on violators of the partnership agreement, namely PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS) in the form of sanctions in the form of orders to improve the agreement for 6 months and a fine of ten billion rupiah. The identification of the research problem is whether Decision Number 09/KPPU-K/2020 concerning the imposition of sanctions for violators of the partnership agreement by PT Sinar Ternak Sejahtera on the core plasma pattern partnership agreement with MSMEs is in accordance with Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises? and what are the legal consequences of Decision Number 09/KPPU-K/2020 concerning the imposition of sanctions for violators of the partnership agreement by PT Sinar Ternak Sejahtera based on Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises? The theories used are Per se Illegal Theory and Legal Certainty Theory. The research method is normative legal research with research specifications, namely descriptive analysis using statutory, conceptual, and case approaches. The results of the research in the form of sanctions in the form of an order to repair the agreement for 6 months in Decision Number 09/KPPU-K/2020 are not in accordance with Article 39 Paragraph (1) of the MSME Law. The conclusion of this study is that the imposition of sanctions for violating the partnership agreement by PT STS against MSMEs in Decision Number 09/KPPUK/2020 is not in accordance with the provisions of Article 39 Paragraph (1) of the MSME Law and the absence of legal considerations regarding the agreement repair order will be a juridical problem with the KPPU's decision, but because the KPPU's decision regarding the partnership case is final, the legal consequences of the decision must be implemented immediately. The researcher's suggestion is that there needs to be a basis for KPPU's consideration regarding the imposition of sanctions outside the UMKM Law in its decision so as to provide legal certainty to MSME parties and there needs to be a review of KPPU's executorial authority in handling partnership cases that have been finalized.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorSUHADI, ARIS196002082003121001
Thesis advisorSRI AGUSTINA, RANI197908032003122002
Additional Information: Pelanggar perjanjian kemitraan akan dijatuhi sanksi administratif berupa sanksi pencabutan izin usaha dan/atau denda sepuluh miliar rupiah oleh KPPU menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Namun pada prakteknya dalam Putusan Nomor 09/KPPU-K/2020, KPPU menjatuhkan sanksi kepada pelanggar perjanjian kemitraan yaitu PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS) berupa sanksi perintah perbaikan perjanjian selama 6 bulan dan denda sepuluh miliar rupiah. Identifikasi masalah penelitian adalah apakah Putusan Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang penjatuhan sanksi pelanggar perjanjian kemitraan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera terhadap perjanjian kemitraan pola inti plasma dengan UMKM telah sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah? dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang penjatuhan sanksi pelanggar perjanjian kemitraan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah? Teori yang digunakan berupa Teori Per se Ilegal dan Teori Kepastian Hukum. Metode penelitian berupa penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsepsual, dan kasus. Hasil penelitian berupa sanksi perintah perbaikan perjanjian selama 6 bulan dalam Putusan Nomor 09/KPPU-K/2020 tidak sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) UU UMKM. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penjatuhan sanksi pelanggar perjanjian kemitraan oleh PT STS terhadap UMKM dalam Putusan Nomor 09/KPPU-K/2020 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UU UMKM serta tidak adanya pertimbangan hukum mengenai perintah perbaikan perjanjian akan menjadi masalah yuridis terhadap putusan KPPU tersebut tetapi dikarenakan putusan KPPU mengenai perkara kemitraan bersifat final maka akibat hukumnya putusan tersebut harus segera dilaksanakan. Saran peneliti yaitu perlu adanya dasar pertimbangan KPPU mengenai penjatuhan sanksi diluar UU UMKM dalam putusannya sehingga memberikan kepastian hukum kepada pihak UMKM dan perlu adanya peninjauan kembali kewenangan eksekutorial KPPU dalam penanganan perkara kemitraan yang telah final.
Uncontrolled Keywords: Administrative Sanctions, Partnership Agreement, KPPU. Penjatuhan Sanksi Administratif, Perjanjian Kemitraan, KPPU.
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs. Devy Adelia
Date Deposited: 14 Dec 2023 12:03
Last Modified: 14 Dec 2023 12:03
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/31368

Actions (login required)

View Item View Item