Aisy, Rihhadatul (2018) PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT DI LUAR FORMULARIUM NASIONAL BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/524/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL (Studi pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Murni Asih Tangerang). S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
Text (Skripsi)
PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT DI LUAR FORMULARIUM NASIONAL BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah salah satu dari bentuk asuransi kesehatan ang dijalankan langsung oleh pemerintah. BPJS menggunakan Formularium Nasional sebagai acuan dalam penggunaan obat. Adapun yang dijadikan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Murni Asih Tangerang. Dan, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Rumah Sakit terhadap kebijakan penggunaan obat di luar Formularium Nasional. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yang ditinjau dari sifatnya bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer yang berupa wawancara terstruktur. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi pustaka dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak Murni Asih Tangerang sudah menjalankan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian Rumah Sakit tidak bisa mengajukan upaya hukum atas kebijakan penggunaan obat di luar Formularium Nasional dikarenakan BPJS Kesehatan sudah mengatur batasan biaya berdasarkan diagnosis yang dokter berikan kepada pasien. Apabila terdapat selisih biaya antara pengeluaran Rumah Sakit dan batasan biaya yang ditentukan BPJS Kesehatan, maka selisih biaya tersebut tidak bisa dipermasalahkan. Apabila biaya yang dikeluarkan Rumah Sakit lebih kecil dari batasan biaya yang ditentukan BPJS Kesehatan, maka hal tersebut dikatakan sebagai keuntungan untuk Rumah Sakit. Dan apabila Rumah Sakit mengeluarkan biaya yang lebih besar dari batasan biaya, maka hal tersebut dikatakan sebagai kerugian yang bersifat risiko.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
Date Deposited: | 18 Oct 2021 05:00 | |||||||||
Last Modified: | 18 Oct 2021 05:00 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3136 |
Actions (login required)
View Item |