Maulal kauniyah, Anjani (2023) PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON TERHADAP PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA CILEGON. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text AnjaniMaulalKauniyah_1111190289_02.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text AnjaniMaulalKauniyah_1111190289_03.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text AnjaniMaulalKauniyah_1111190289_04.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text AnjaniMaulalKauniyah_1111190289_05.pdf Restricted to Registered users only Download (19kB)
	Text AnjaniMaulalKauniyah_1111190289_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text AnjaniMaulalKauniyah_1111190289_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (741kB)
	Text AnjaniMaulalKauniyah_1111190289_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text AnjaniMaulalKauniyah_1111190289_01.pdf Restricted to Registered users only Download (818kB)

Abstract

ABSTRACT Controlling the installation of billboards is the steps taken by the government or local authorities to regulate, supervise and control the installation of billboards or advertisements in an area. Controlling the installation of billboards is carried out with the aim of controlling the installation of billboards, creating good governance in the installation of billboards so that the benefits can be felt without disturbing the aesthetics and safety of the surrounding environment. Outdoor advertising billboards are like large billboards containing advertisements for all offers. Regarding this problem, how is the role of the Cilegon City Government implemented in controlling the installation of billboards based on Mayor Regulation Number 15 of 2016 concerning the Implementation of Billboards in Cilegon City and, What are the Cilegon City Government's obstacles to controlling the installation of billboards. The theories used are the theory of authority and the theory of law enforcement. The method used in this research is empirical juridical with data analysis using a qualitative approach using primary data in the form of interviews with the One Stop Integrated Service Investment Service and the Civil Service Police Unit and secondary data in the form of literature related to research. The research results obtained were that the role of the Cilegon City Regional Government in controlling the installation of billboardss was not carried out optimally. This is because there are still many unlicensed billboards installed, because there are 51 unlicensed billboards and only 30 licensed billboards. The Cilegon City Government's implementation of controlling the installation of billboards is regulated in Article 14 of the Cilegon Mayor's Regulation Number 15 of 2016 concerning the Obligations of Billboards Organizers which is the delegated authority to Article 2 Paragraph (1) of the Banten Province Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Peace, Public Order and Community Protection. In conclusion, the role of the Cilegon City Government in controlling the installation of billboards, which is a source of attribution authority, is not fully implemented, because many people still violate permits for the installation of billboards, because they do not give approval to the State Administration Officials in Cilegon City, resulting in many installations of billboards without permits. Obstacles in controlling the installation of billboards include, there are two groups of obstacles in the role of government, which can be seen from the community perspective and the government perspective. Viewed from the government's perspective regarding violations of permits for placing billboards, these include the lack of legal culture in terms of law enforcement and the community's perspective, the lack of strict sanctions from law enforcers. Suggestions, the One Stop Integrated Services Investment Service should be more active in providing an understanding of the importance of advertising permits to the people of Cilegon City by conducting outreach regarding controlling billboards so that it can be maximally felt by the community and these agencies. Keywords: The Role of the City Government of Cilegon, Control of Billboard, Enforcement

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Jazuli, E. Rakhmat 1961042620001001 Thesis advisor Nurikah, Nurikah 197612112001122001
Additional Information:	ABSTRAK Penertiban pemasangan reklame adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat untuk mengatur, mengawasi, dan mengontrol pemasangan reklame atau iklan di suatu daerah. Penertiban pemasangan reklame dilakukan dengan tujuan untuk menertibkan pemasangan reklame, menciptakan tata kelola yang baik dalam pemasangan reklame sehingga manfaatnya dapat dirasakan tanpa mengganggu estetika dan keselamatan lingkungan sekitarnya. Reklame iklan yang berada di luar ruangan seperti baliho besar yang berisikan tentang iklan-iklan segala penawaran. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana Pelaksanaan Peran Pemerintah Kota Cilegon Terhadap Penertiban Pemasangan Papan Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Cilegon dan, Bagaimana Kendala Peran Pemerintah Kota Cilegon Terhadap Penertiban Pemasangan Papan Reklame. Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori penegkan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan analitis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara kepada pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan data sekunder berupa pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian yang didapat yaitu, Peran Pemerintah Daerah Kota Cilegon terhadap penertiban pemasangan reklame tidak terlaksana dengan optimal. Hal tersebut karena masih banyak pemasangan reklame yang tidak berizin, karena terdapat 51 reklame yang tidak berizin dan reklame berizin hanya 30 reklame. Penyelenggaraan Pemerintah Kota Cilegon terhadap penertiban pemasangan reklame di atur dalam Pasal 14 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyelenggara Reklame yang merupakan kewenangan delegasi atas Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kesimpulan, Peran Pemerintah Kota Cilegon dalam penertiban pemasangan reklame yang merupakan sumber kewenangan atribusi tidak seluruhnya terlaksana, karena masyarakat masih banyak yang melanggar izin pemasangan reklame, sebab tidak melakukan persetujuan kepada Pejabat Tata Usaha Negara di Kota Cilegon sehingga banyak pemasangan reklame yang tidak berizin. Kendala dalam penertiban pemasangan reklame di antaranya yaitu, terdapat dua kelompok kendala dalam peran pemerintah, yang dapat dilihat dari perspektif masyarakat dan perspektif pemerintah. Dilihat dari perspektif pemerintah terhadap pelanggaran izin pemasangan reklame di antaranya, kurangnya budaya hukum secara aspek penegakan hukum dan perspektif masyarakat kurang tegasnya sanksi dari para penegakan hukum. Saran, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus lebih giat dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya perizinan reklame kepada masyarakat Kota Cilegon dengan melakukan sosialisasi mengenai penertiban papan reklame bisa maksimal dirasakan masyarakat dan instansi-instansi tersebut. Kata Kunci: Peran Pemrintah Kota Cilegon, Penertiban Reklame, Penegakan Hukum
Uncontrolled Keywords:	Keywords: The Role of the City Government of Cilegon, Control of Billboard, Enforcement Kata Kunci: Peran Pemrintah Kota Cilegon, Penertiban Reklame, Penegakan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Anjani Maulal Kauniyah
Date Deposited:	08 Dec 2023 10:58
Last Modified:	08 Dec 2023 10:58
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/31333

Actions (login required)

View Item