Pramudya Ersanto, Kevin (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SKINCARE AKIBAT KETIDAKSESUAIAN KLAIM GANTI RUGI SUN PROTECTION FACTOR (SPF) PADA KEMASAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus: Purito Centella Green Level Unscented Sun SPF 50+/PA++++). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Kevin Pramudya Ersanto_1111190127_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
Kevin Pramudya Ersanto_1111190127_02.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy |
|
Text
Kevin Pramudya Ersanto_1111190127_03.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy |
|
Text
Kevin Pramudya Ersanto_1111190127_04.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy |
|
Text
Kevin Pramudya Ersanto_1111190127_05.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy |
|
Text
Kevin Pramudya Ersanto_1111190127_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy |
|
Text
Kevin Pramudya Ersanto_1111190127_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text (daftar pustaka)
Kevin Pramudya Ersanto_1111190127_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | Request a copy |
Abstract
konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dan memiliki hak dan kewajiban. Namun, realitanya masih banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya. Maka konsumen dapat menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha agar hak haknya terepenuhi. Namun bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan pelaku usaha berupa ganti rugi terkadang tidak setara dengan nilai barang atau jasa yang diperjanjikan. Salah satu kasus terkait perbedaan pemberian ganti rugi kepada konsumen yaitu produk sunscreen dari Purito Indonesia. Purito Indonesia telah memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan berupa voucher diskon, namun terjadi perbedaan pemberian nilai voucher yang disesuaikan dengan rentang waktu pembelian konsumen pada produk tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan bagi konsumen atas perbedaan pemberian ganti rugi akibat ketidaksesuaian klaim SPF pada kemasan suncreen Purito dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas perbedaan pemberian ganti rugi akibat ketidaksesuaian klaim SPF pada kemasan suncreen Purito. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Metode penelitian yang dipakai yaitu normatif-empiris, dengan spesifikasi penelitian berupa pendekatan Undang-Undang dan kasus. Sumber datanya yaitu data sekunder dan primer, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara serta analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, YLKI, dan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perlindungan bagi konsumen suncreen Purito atas perbedaan pemberian ganti rugi akibat dari ketidaksesuaian klaim SPF pada kemasan diantaranya menciptakan UUPK sebagai landasan hukum dalam rangka perlindungan konsumen di Indonesia. Guna mengoptimalkan UUPK, pada pelaksanaannya pemerintah memberikan bentuk perlindungan dengan membentuk YLKI dan BPSK. Selain itu, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan atas perbedaan pemberian ganti rugi yang berkeadilan dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi dan litigasi. Saran dari penelitian ini yaitu pelaku usaha seharusnya dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen harus memberikan penjelasan sebab diberikannya perbedaan besaran dalam pemberian ganti rugi terebut. Selain itu, pelaku usaha wajib mempertimbangkan mengenai besaran dan nominal yang ditetapkan berdasarkan UUPK. Selain itu, pemerintah sebaiknya perlu mengadakan revisi mengenai UUPK yang dapat mengakomodir hak-hak konsumen di era ekonomi digital khususnya di dalam transaksi secara online baik itu jasa maupun barang
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dan memiliki hak dan kewajiban. Namun, realitanya masih banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya. Maka konsumen dapat menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha agar hak haknya terepenuhi. Namun bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan pelaku usaha berupa ganti rugi terkadang tidak setara dengan nilai barang atau jasa yang diperjanjikan. Salah satu kasus terkait perbedaan pemberian ganti rugi kepada konsumen yaitu produk sunscreen dari Purito Indonesia. Purito Indonesia telah memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan berupa voucher diskon, namun terjadi perbedaan pemberian nilai voucher yang disesuaikan dengan rentang waktu pembelian konsumen pada produk tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan bagi konsumen atas perbedaan pemberian ganti rugi akibat ketidaksesuaian klaim SPF pada kemasan suncreen Purito dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas perbedaan pemberian ganti rugi akibat ketidaksesuaian klaim SPF pada kemasan suncreen Purito. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Metode penelitian yang dipakai yaitu normatif-empiris, dengan spesifikasi penelitian berupa pendekatan Undang-Undang dan kasus. Sumber datanya yaitu data sekunder dan primer, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara serta analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, YLKI, dan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perlindungan bagi konsumen suncreen Purito atas perbedaan pemberian ganti rugi akibat dari ketidaksesuaian klaim SPF pada kemasan diantaranya menciptakan UUPK sebagai landasan hukum dalam rangka perlindungan konsumen di Indonesia. Guna mengoptimalkan UUPK, pada pelaksanaannya pemerintah memberikan bentuk perlindungan dengan membentuk YLKI dan BPSK. Selain itu, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan atas perbedaan pemberian ganti rugi yang berkeadilan dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi dan litigasi. Saran dari penelitian ini yaitu pelaku usaha seharusnya dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen harus memberikan penjelasan sebab diberikannya perbedaan besaran dalam pemberian ganti rugi terebut. Selain itu, pelaku usaha wajib mempertimbangkan mengenai besaran dan nominal yang ditetapkan berdasarkan UUPK. Selain itu, pemerintah sebaiknya perlu mengadakan revisi mengenai UUPK yang dapat mengakomodir hak-hak konsumen di era ekonomi digital khususnya di dalam transaksi secara online baik itu jasa maupun barang | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | protection, consumer, compensation. perlindungan, konsumen, ganti rugi. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | SH Kevin Kevin Pramudya Ersanto | |||||||||
| Date Deposited: | 14 Dec 2023 11:09 | |||||||||
| Last Modified: | 14 Dec 2023 11:09 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/31332 |
Actions (login required)
 |
View Item |