Amelia Wulandari, Lara (2018) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.

Text (Skripsi) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON.PDF Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan volume sampah di Kota Cilegon. Maka pelayanan kebersihan harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Cilegon tepatnya Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan melakukan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan. Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Cilegon dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan bagaimana kendala yang terjadi dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Cilegon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan jenis pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian dari data sekunder yang merupakan sumber data pokok dalam penelitian, dan data primer sebagai sumber data penunjang berupa wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian adalah bahwa kewenangan terkait retribusi pelayanan kebersihan di Kota Cilegon dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Cara pemungutannya diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pada pelaksanaannya terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kolektor. Hal ini menunjukan tidak sesuainya kewenangan yang dimiliki dengan peraturan yang ada. Kendala secara internal diantaranya, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, Keterbatasan Anggaran, Kurangnya pola kemitraan, rendahnya etos kerja, belum adanya SOP, penegakan hukum masih lemah. Kendala eksternal yang dihadapi diantaranya: tingginya pertumbuhan penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat, dan sektor industri. Permasalahan yang ada sudah seharusnya ditangani serius oleh Dinas Lingkungan Hidup mengingat populasi berdampak pada volume sampah, dan pengawasan terhadap kolektor di lapangan seharusnya ditingkatkan lagi.

Actions (login required)

View Item