Haryati, Tati (2018) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA TAMAN NASIONAL UJUNG KULON (TNUK) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA TAMAN NASIONAL UJUNG KULON (TNUK) BERDASARKAN .PDF Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
The background of this research is because there is a consideration related to the managing of tnuk area the authority of region government of pandeglang district in managing the development of tnuk tourism area conservation based. The rule of republic indenesia number 36 year 2010 about nature tourism exertion in wildife, national park, porest park, and nature park conservation based is managing and exerting natural exertion that hold agree with the principle of managing natural sources with wise utilize to ensure the continuity of the supply with keep and improve the quality of its varieties and its values. Btnuk as the unit of fechnical comitee has the outhority to allow the supply services of natural tourism, giving the technical recommendation to allow the supply of natural tourism tools and implementing the tnuk managing program. So teh writer interested in discussed about how the region goverment authority in managong tourism area conservation based and how the obtac;e of tnuk managing development. The research method that applied in this research was juridical normative and juridical empirical with analytical descriptive research. The data collecting came from primary data that was doing interviw with btnuk, bappeda, and tourism deparatement, and secondary data like books that connected with the research. The method that useed was juridical empirical. Based on the research result, it showed that btnuk was not doing the managing maximal yet because the limitedness of estimate, the limitedness of human reseurces, the lach of program sinconisation. Btnk gave the recommendation the efforts of managing the developmnt of tourism conservation based, the development of servics and fre servics, natural tourism promotio and fublication, improving the quality of services, human resources, and preparing the policyand regulation about managing tecnique and natural tourism developmnt.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pemikiran terkait permasalahan mengenai pengeolaan kawasan TNUK kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sPandeglang dalam pengelolaan perkembangan kawasan pariwisata TNUK berbasis Konservasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam, pariwisata berbasis konservasi adalah pengelolaan dan pengusahaan pariwisata alam yang dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan sumber daya alam hayati yang memanfaatanya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatan kualitas keanekaragaman dan nilainya. BTNUK sebagai Unit Pelaksana Teknis yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam, memberikan rekomendasi teknis bagi Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam dan melaksanakan program pengelolaan TNUK. Maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan pariwisata berbasis konservasi dan bagaimana hambatan pengelolaan perkembangan TNUK Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian berasal dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan BTNUK, Bappeda dan Dinas Pariwisata, serta data sekunder yang memuat bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa BTNUK dalam melakukan pengelolaan pariwisata belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya sinkronisasi program. BTNK memberikan rekomendasi upaya pengelolaan terhadap pengembangan pariwisata berbasis konservasi, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, promosi dan publikasi wisata alam, meningkatkan kualitas pelayanan dan Sumber Daya Manusia, dan menyiapkan kebijakan dan regulasi terkait teknis pengelolaan dan pengembangan wisata alam. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Oct 2021 04:20 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Oct 2021 04:20 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3127 |
Actions (login required)
 |
View Item |