WINDIYAWATI, WINDIYAWATI (2017) TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN SEBAGAI FASILITAS NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text (Skripsi) TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN SEBAGAI FASILITAS NEG.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN SEBAGAI FASILITAS NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dengan memiliki hak, dimana hak tersebut sebagai bentuk kenyamanan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan akuntabel. Salah satu hak yang termaksud adalah Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu “gaji, tunjangan, dan fasilitas”, dan memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 23 ayat (3) “Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang”. Namun hal tersebut disalahgunakan oleh PNS dengan melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan fasilitas daerah yaitu kendaraan dinas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana prosedur pengaturan penggunaan kendaraan dinas di Pemerintahan Provinsi Banten, dan Bagaimanakah akibat hukum apabila Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten melakukan penyalahgunaan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskiptif analitis. Pengumpulan data penelitian dari data skunder yang merupakan sumber data pokok dalam penelitian, dan data primer sebagai sebagai data penunjang berupa wawancara denan Kepala Bidang Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengahapusan Aset Daerah Provinsi Banten. Dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitiaan adalah penyelesaian permasalahan penyalahgunaan kendaraan dinas di Provinsi Banten merupakan wewenang dari Sekretariat Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah sesuai dalam Pasal 1 ayat (7) Sekretariat Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah; dan ayat (8) Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketidak sadaran Pegawai Negeri Sipil dalam penggunaan wewenang dan tidak adanya pelaksanaan hukuman disiplin ringan membuat penyalahgunaan dalam penggunaan kendaraan dinas menjadi marak terjadi. Permasalahan-permasalahan yang terjadi sudah sepatutnya untuk dilakukan perubahan atau pembaharuan dalam pengaturan penggunaan kendaraan dinas lebih lengkap dan tegas. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milk Daerah.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Nurikah, Nurikah UNSPECIFIED Thesis advisor Kusuma Ningsih, Rila UNSPECIFIED
Additional Information:	ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN SEBAGAI FASILITAS NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dengan memiliki hak, dimana hak tersebut sebagai bentuk kenyamanan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan akuntabel. Salah satu hak yang termaksud adalah Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu “gaji, tunjangan, dan fasilitas”, dan memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 23 ayat (3) “Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang”. Namun hal tersebut disalahgunakan oleh PNS dengan melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan fasilitas daerah yaitu kendaraan dinas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana prosedur pengaturan penggunaan kendaraan dinas di Pemerintahan Provinsi Banten, dan Bagaimanakah akibat hukum apabila Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten melakukan penyalahgunaan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskiptif analitis. Pengumpulan data penelitian dari data skunder yang merupakan sumber data pokok dalam penelitian, dan data primer sebagai sebagai data penunjang berupa wawancara denan Kepala Bidang Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengahapusan Aset Daerah Provinsi Banten. Dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitiaan adalah penyelesaian permasalahan penyalahgunaan kendaraan dinas di Provinsi Banten merupakan wewenang dari Sekretariat Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah sesuai dalam Pasal 1 ayat (7) Sekretariat Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah; dan ayat (8) Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketidak sadaran Pegawai Negeri Sipil dalam penggunaan wewenang dan tidak adanya pelaksanaan hukuman disiplin ringan membuat penyalahgunaan dalam penggunaan kendaraan dinas menjadi marak terjadi. Permasalahan-permasalahan yang terjadi sudah sepatutnya untuk dilakukan perubahan atau pembaharuan dalam pengaturan penggunaan kendaraan dinas lebih lengkap dan tegas. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milk Daerah.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Eprints Untirta
Date Deposited:	18 Oct 2021 04:16
Last Modified:	18 Oct 2021 04:16
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3126

Actions (login required)

View Item