MARKUS, RADOT (2023) PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN TEMPAT TINGGAL TERBATAS BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA TANGERANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Radot Markus_1111190369_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Radot Markus_1111190369_02.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Radot Markus_1111190369_03.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Radot Markus_1111190369_04.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Radot Markus_1111190369_05.pdf Restricted to Registered users only Download (15kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Radot Markus_1111190369_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Radot Markus_1111190369_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Radot Markus_1111190369_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The Tangerang City Immigration Office is a key supervisor of foreign nationals' residence permits (WNA). In addition to foreign residents, Indonesian citizens also make up the population that inhabits Indonesian territory. In order to prevent instances of overstaying or residence permit violations, foreign nationals requiring a permit to conduct activities on Indonesian territory must make sure that their entry and exit can be recorded with immigration or foreign service officials. There are issues with how the Class I Immigration Office in Tangerang City monitors limited residence permits for foreign nationals and how to impose penalties for minors who violate their residence permits in Tangerang City. Law enforcement theory and supervision theory are the theories that were applied in this study. The current research employed an empirical juridical method, employing primary data for qualitative data analysis. Empirical through a qualitative methodology employing secondary data in the form of research-related literature and primary data from interviews with Tangerang City's heads of the immigration enforcement and intelligence departments. Based on Article 69 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, the research findings indicate that the Tangerang City Immigration Office's authority to administer supervision permits is still restricted. Supervision of limited stay permits is the responsibility and right of the Tangerang Immigration Office. Both administrative and field supervision are used in the practice of supervision. Evaluation data and reports from other agencies as well as the public provide the materials used in field monitoring. The research concludes that 11 foreign nationals have been deported as a result of the Tangerang City Immigration Office's competent and law-abiding performance of its duties. Based on the results of the interviews, the Tangerang City Immigration Office's procedures for monitoring foreign national permits encountered challenges, including foreign nationals' ignorance and noncompliance with personnel permits. Due to numerous limited stay permit violations that occur after the time limit has passed, supervision will still be in place. In order to maintain law enforcement integrity, the researcher suggests that the supervision process be rigorously followed. It should also be optimized, and the ratio of supervisory authority to the area covered can be increased by increasing human resources.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kantor Imigrasi Kota Tangerang berperan penting dalam pengawasan perizinan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA). Penduduk yang menempati wilayah Indonesia tidak hanya Warga Negara Indonesia, tetapi juga orang asing yang tempat tinggal di Indonesia. Untuk melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, orang asing membutuhkan izin tinggal yang diberikan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri dilakukan agar keluar dan masuknya WNA di wilayah Indonesia dapat terdata guna menghindari kejadian overstay atau melanggar perizinan tempat tinggal. Terdapat identifikasi masalah terkait bagaimana prosedur pengawasan perizinan tempat tinggal terbatas bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dan bagaimana penerapan sanksi atas pelanggaran izin tinggal Warga Negara Asing di Kota Tangerang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori pengawasan dan teori penegakan hukum, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan analitis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer Empiris melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer hasil wawancara kepala Seksi Intelejen dan penindakan keimigrasian Kota Tangerang dan data sekunder berupa pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian yang didapat yaitu, kewenangan Kantor Imigrasi Kota Tangerang terhadap penyelenggaraan pengawasan izin tinggal terbatas berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kantor Imigrasi Tangerang berhak dan wajib melaksanakan pengawasan izin tinggal terbatas. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Bahan pengawasan lapangan berasal dari data hasil evaluasi dan laporan instansi lain maupun masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Kantor Imigrasi Kota Tangerang telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan dalam peraturan perundangan yang hasilnya telah mendeportasi 11 WNA. Hasil wawancara ditemukan kendala dalam prosedur pengawasan perizinan WNA di Kantor Imigrasi Kota Tangerang yaitu minimnya pengetahuan dan kepatuhan WNA serta kurangnya personil di Kantor Imigrasi Tangerang. Pengawasan akan terus dilakukan karena banyaknya pelanggaran izin tinggal terbatas yang sudah lewat batas waktu. Saran peneliti dalam penelitian ini yaitu perlu adanya ketegasan dalam proses pengawasan sebagai bentuk integritas penegak hukum serta adanya optimalisasi untuk proses pengawasan serta dengan menambah SDM untuk meningkatkan rasio kewenangan pengawasan dengan wilayah yang diawasi | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Supervision, Limited Stay Permits and Law Enforcement. Pengawasan, Izin Tinggal Terbatas dan Penegakan Hukum | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | radot markus | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Nov 2023 10:03 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Nov 2023 10:03 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/31212 |
Actions (login required)
 |
View Item |