YASIN IKROMILLAH, HIZBI (2018) KEWENANGAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RERPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
KEWENANGAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RERPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The Authorities of Mass Organizations Dismissal in The State of Law Perspective According to the 1945 Republic of Indonesia Constitution. Serang : Law studies, Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University Mass Organization as a way to fill the Indonesia Indepence and a way for people to expressing their opinion is an important element of this democracy life. Nowadays, mass organization is not always give benefit to the country. As a result, the government take a preventive action to anticipate that disadvantages with change the dismissal mechanism through publishing PERPPU which have been officially be The Constitution Number 16 Year 2017. This PERPPU however, is considered too authoritave and it is not appropriate with The 1945 Constitution because it is not noticing about Human Rights aspect which not involving adjudication process on doing mass organization dismissal. Therefore, the writer think that this case is needed to be analyzed further. This research is done by using juridical normative method. The research approach is using constitution approach. Data source which is used in this research is secondary data source which is analyzed by using descriptive qualitative method. The results of this research are the mass organization is an important entity which can be divided with this democratic country and the mass organization dismissal which had done by government also do not disobey the existing constitution, some of government action are done according to The 1945 Constitution and the principle that attached on government policy. However, most of them are still not doing as what The 1945 Constitution say because the Constitution Number 16 Year 2017 is not noticing the aspect of mass organization rights. Hence, The re�testing on this constitution is the best way to complete the content and substance of this constitution.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Organisasi Masyarakat sebagai wadah utama kemerdekaan negara indonesia serta wadah bagi masyarakat untuk dapat mengekspresikan diri adalah elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi, akan tetapi organisasi masyarakat pada saat ini tidak selalu menguntungkan bagi persatuan dan kesatuan negara, akibatnya pemerintah melakukan tindakan preventif untuk mengatisipasi hal tersebut dengan merubah mekanisme pembubaran melalui penerbitan PERPPU yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, namun isi Undang- Undang tersebut dinilai terlalu otoriter dan tidak ssuai dengan UUD 1945 karena tidak memperhatikan aspek hak asasi manusia dengan tidak melibatkan proses peradilan dalam melakukan pembubaran ormas, oleh karena itu penulis rasa perlu dilakukan kajian terkait hal ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa organisasi masyarakat adalah sebuah entitas penting yang tidak bisa dipisahkan dari negara demokrasi, pembubaran ormas yang dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya menyalahi aturan yang ada, sebagian dari tindakan pemerintah dilakukan atas dasar amanat UUD NRI 1945 serta asas yang melekat pada kebijakan pemerintah, namun sebagian besar lainya tetap tidak menjalankan isi dari UUD NRI 1945, karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 pemerintah kurang dalam memperhatikan aspek dari hak- hak asasi ormas sebagai subjek hukum yang juga patut untuk diperhatikan. Oleh karenanya pengujian kembali terhadap undang-undang adalah jalan terbaik untuk menyempurnakan isi dan subtansi undang-undang ini. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Oct 2021 04:10 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Oct 2021 04:10 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3110 |
Actions (login required)
 |
View Item |