gita hernata, ignatius (2023) EFEKTIVITAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
IGNATIUS GITA HERNATA_1111180236_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
IGNATIUS GITA HERNATA_1111180236_02.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) |
|
Text
IGNATIUS GITA HERNATA_1111180236_03.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB) |
|
Text
IGNATIUS GITA HERNATA_1111180236_04.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB) |
|
Text
IGNATIUS GITA HERNATA_1111180236_05.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) |
|
Text
IGNATIUS GITA HERNATA_1111180236_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
IGNATIUS GITA HERNATA_1111180236_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) |
|
Text
IGNATIUS GITA HERNATA_1111180236_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) |
Abstract
The Corruption Eradication Committee (KPK) as an institution has been expected since its inception to be able to overcome the problems of corruption that occur in Indonesia. The decline in the level of public trust in the Corruption Eradication Committee is the basis for the need for an evaluation of an institution. The still high number of corruption cases in Indonesia and the absence of the death penalty for corruptors can be an indicator that may be the cause of the decline in the level of public trust in the Corruption Eradication Commission. So the problem that researchers examine in this research is how effective the Corruption Eradication Commission is in dealing with corruption in Indonesia and how to enforce the death penalty for perpetrators of corruption in Indonesia. So in answering this problem the researcher used a qualitative research method with a normative juridical approach using library materials and secondary data. So this research results in the conclusion that effectiveness is related to what is expected and the results achieved, so with the still high level of corruption occurring in Indonesia, the Corruption Eradication Commission can be said to be not fully effective or less effective in tackling criminal acts of corruption in Indonesia. The death penalty for corruptors has not yet been implemented in accordance with what is mandated by law, the Corruption Eradication Committee (KPK) as a special institution for eradicating criminal acts of corruption has not yet implemented the mandate of the law, where there has been a case that has met the criminal elements for the death penalty to be prosecuted. Therefore, this effectiveness theory is very important to use in evaluating a law enforcement agency, so that it can be a consideration for improving enforcement of legal laws in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | KPK sebagai sebuah lembaga yang sejak di bentuknya diharapakan dapat mengatasi permasalahan korupsi yang terjadi di indonesia. Adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK menjadi dasar perlunya evaluasi bagi suatu lembaga, masih tingginya kasus korupsi di indonesia serta belum adanya hukuman mati bagi koruptor dapan menjadi salah satu indikator yang mungkin menjadi sebab menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Maka prmasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas KPK terhadap penanggulangan tidak pidana korupsi di Indonesia serta bagaimana penegakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka dalam menjawab permasalahan ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka serta data sekunder. Maka penelitian ini menghasilan kesimpulan bahwa efektivitas berkaitan dengan apa yang diharapkan serta hasil yang di capai maka dengan masih tingginya tinkat korupsi yang terjadi di indonesia maka KPK dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif atau kurang efektif dalam menangulangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Belum terlaksananya hukuman mati bagi koruptor sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, KPK sebagai lembaga Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi pun belum melaksanakan amanat undang undang tersebut yang mana telah adanya sebuah kasus yang telah memenuhi unsur pidana untuk dapat dilakukan penuntutan pidana mati. Oleh karena itu teori efektifitas ini sangat penting digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu lembaga penegak hukum, sehingga dapat menjadi pertimbangan guna meningkatkan penengakan undang-undang hukum di Indonesia. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Efektifitas, KPK , Hukuman Mati Effectiveness, KPK, Death Penalt | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | - ignatius Gita Hernata - | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Nov 2023 16:26 | |||||||||
| Last Modified: | 23 Nov 2023 14:52 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/31076 |
Actions (login required)
 |
View Item |