PRATAMA, IVAN (2017) TINJAUAN HUKUM INDEPENDENSI DAN PERAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
TINJAUAN HUKUM INDEPENDENSI DAN PERAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDA.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
TINJAUAN HUKUM INDEPENDENSI DAN PERAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA ABSTRAK Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah meluruskan kembali era kemandirian Bank Indonesia yang selama ini intervensi pemerintah dan intervensi dari pihak lain membuat Bank Indonesia tidak efektif dengan era kemandirian Bank Indonesia tersebut merupakan langkah maju untuk menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihakpihak lainnya yang memiliki ruang gerak yang luas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang didelegasikan kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui independensi fungsi dan peran Bank Indonesia dilihat dari hukum perbankan serta kewenangan hukum terhadap bank lainnya, juga bagaimana prinsip keterbukaan serta perlindungan hukum oleh Bank Indonesia bagi masyarakat. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dalam masyarakat kemudian dianalisis menurut ketentuan-ketentuan yuridis tentang independensi fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriftif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lepasnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan intervensi pemerintah maka menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen akan lebih mudah dalam mengambil keputusan penting di bidang moneter dengan kebijakan ini tugas Bank indonesia sebagai stabilitor kurs menjadi iebih efektif. Untuk menjalankan independensi Bank Indonesia juga diperlukan adanya transparansi (keterbukaan), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditentukan secara tegas bahwa Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | TINJAUAN HUKUM INDEPENDENSI DAN PERAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA ABSTRAK Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah meluruskan kembali era kemandirian Bank Indonesia yang selama ini intervensi pemerintah dan intervensi dari pihak lain membuat Bank Indonesia tidak efektif dengan era kemandirian Bank Indonesia tersebut merupakan langkah maju untuk menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihakpihak lainnya yang memiliki ruang gerak yang luas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang didelegasikan kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui independensi fungsi dan peran Bank Indonesia dilihat dari hukum perbankan serta kewenangan hukum terhadap bank lainnya, juga bagaimana prinsip keterbukaan serta perlindungan hukum oleh Bank Indonesia bagi masyarakat. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dalam masyarakat kemudian dianalisis menurut ketentuan-ketentuan yuridis tentang independensi fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriftif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lepasnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan intervensi pemerintah maka menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen akan lebih mudah dalam mengambil keputusan penting di bidang moneter dengan kebijakan ini tugas Bank indonesia sebagai stabilitor kurs menjadi iebih efektif. Untuk menjalankan independensi Bank Indonesia juga diperlukan adanya transparansi (keterbukaan), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditentukan secara tegas bahwa Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Oct 2021 03:39 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Oct 2021 03:39 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3101 |
Actions (login required)
 |
View Item |