Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

POLA DAN BENTUK PENGANGKATAN PU’UN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY DITINJAU DARI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bagja Pratama, Ahmad (2017) POLA DAN BENTUK PENGANGKATAN PU’UN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY DITINJAU DARI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text (Skripsi)
POLA DAN BENTUK PENGANGKATAN PU’UN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY DITINJAU DARI SISTEM PEMERINT.PDF
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

POLA DAN BENTUK PENGANGKATAN PU’UN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY DITINJAU DARI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Ahmad Bagja Pratama 1111111677 ABSTRAK Masyarakat Hukum Adat Baduy merupakan suatu desa didaerah Lebak, Rangkasbitung. Kebudayaan dan karakteristik penduduk sangat taat terhadap adat istiadat. Masyarakat Hukum Adat Baduy juga sangat mentaati Hukum secara umum dan itu tidak luput dari tetua adat atau dipanggil dengan sebutan PU‟UN. Indonesia memiliki berbagai macam hukum adat, dalam hal ini penulis meneliti terkait Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduy, Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduymemiliki gagasan baru dalam hal pembaharuan hukum tata negara. Maka dirasa perlu oleh penulis untuk membandingkan Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduy ada di Sistem Negara Republik Indonesia. dengan Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduy masyarakat hukum adat Baduy. Skripsi ini akan menguraikan bagaimana Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduy. Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduy menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan terbagi menjadi dua jenis pendekatan yaitu yurudis normatif dasn yuridis empiris. Masyarakat hukum adatt Baduy memberikan beberapa referensi pengetahuan anatara penerapan nilai demokrasi pemilihan PU‟UN disana dapat berjalan dengan baik dengan cara musyawarah mufakat dan hasil analisis dari skripsi ini diharapkan menjadi bahan referensi dibidang pembaharuan hukum tata negara di Indonesia. Kata kunci : Pengangkatan PU’UN, Masyarakat Baduy, Sistem Pemerintahan

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorMulyadi ZS, EdyUNSPECIFIED
Thesis advisorLudia Karsa, PipihUNSPECIFIED
Additional Information: POLA DAN BENTUK PENGANGKATAN PU’UN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY DITINJAU DARI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Ahmad Bagja Pratama 1111111677 ABSTRAK Masyarakat Hukum Adat Baduy merupakan suatu desa didaerah Lebak, Rangkasbitung. Kebudayaan dan karakteristik penduduk sangat taat terhadap adat istiadat. Masyarakat Hukum Adat Baduy juga sangat mentaati Hukum secara umum dan itu tidak luput dari tetua adat atau dipanggil dengan sebutan PU‟UN. Indonesia memiliki berbagai macam hukum adat, dalam hal ini penulis meneliti terkait Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduy, Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduymemiliki gagasan baru dalam hal pembaharuan hukum tata negara. Maka dirasa perlu oleh penulis untuk membandingkan Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduy ada di Sistem Negara Republik Indonesia. dengan Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduy masyarakat hukum adat Baduy. Skripsi ini akan menguraikan bagaimana Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduy. Pola dan Bentuk Pengangkatan PU‟UN pada masyarakat hukum adat Baduy menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan terbagi menjadi dua jenis pendekatan yaitu yurudis normatif dasn yuridis empiris. Masyarakat hukum adatt Baduy memberikan beberapa referensi pengetahuan anatara penerapan nilai demokrasi pemilihan PU‟UN disana dapat berjalan dengan baik dengan cara musyawarah mufakat dan hasil analisis dari skripsi ini diharapkan menjadi bahan referensi dibidang pembaharuan hukum tata negara di Indonesia. Kata kunci : Pengangkatan PU’UN, Masyarakat Baduy, Sistem Pemerintahan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 18 Oct 2021 03:24
Last Modified: 18 Oct 2021 03:24
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3092

Actions (login required)

View Item View Item