TAAZ HAFSARI PUTRI, WAFDAA (2023) TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENJUALAN HARTA GONO-GINI (HARTA BERSAMA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Wafdaa Taaz H.P_1111190026_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Wafdaa Taaz H.P_1111190026_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Wafdaa Taaz H.P_1111190026_02.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text Wafdaa Taaz H.P_1111190026_03.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text Wafdaa Taaz H.P_1111190026_04.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text Wafdaa Taaz H.P_1111190026_05.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB)
	Text Wafdaa Taaz H.P_1111190026_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text Wafdaa Taaz H.P_1111190026_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)

Abstract

Gono-gini assets according to Law Number 1 of 1974, namely joint assets acquired during marriage, become the gono-gini price, in the inherited assets of each husband and wife, they are not included in the classification of gono-gini assets. A notary is a public official who has the sole authority to make authentic deeds regarding all acts, agreements and stipulations which are required by a general regulation, and/or which are desired by those interested to be stated in an authentic deed, to ensure the date of making the deed, to keep the deed , keep the gross deed, copy and extract of the deed, all of this as long as the deed is not assigned or excluded to another official or other person. The problems discussed in this thesis are What are the responsibilities of a Notary as a Land Deed Official (PPAT) regarding disputes regarding the sale of mutually exclusive assets? What are the legal efforts taken by the Notary as the Official Land Deed Maker (PPAT) in resolving disputes over the sale of gono-gini property? The theory used in this research is responsibility theory. The research methods used are normative juridical research and qualitative analysis. The data source used is primary data as the main data which is supported by secondary data using library research techniques which are then analyzed by descriptive data. The results of the research found negligence in siding with only one party as stated in Article 16 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary by not reconfirming with one of the parties and the root of the error also arose from the land seller as the former husband. cheating by bringing a statement and violating a breach of contract and lack of good faith. because the actions of both of them caused losses and the ex-wife's rights were not fulfilled, therefore requiring accountability because there was a party who was harmed. The notary needs to be responsible for what has happened even though the negligence committed was not entirely carried out by the notary because it caused harm to one of the parties.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor ASNAWI ROHANI, ACENG 196010251990031001 Thesis advisor ANWAR, JARKASI 197003012008121002
Additional Information:	Harta gono-gini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harga gono-gini, dalam harta bawaan dari suami istri masing-masing bukan termasuk pada klasifikasi harta gono-gini. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjadi kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, menyimpan grosse Akta, salinan dan kutipan Akta, semua itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sengketa penjualan harta gono-gini? Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyelesaikan sengketa penjualan harta gono-gini?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer sebagai data utama yang didukung data sekunder dengan menggunakan teknik penelitian pustaka yang kemudian dianalisis data deskriptif. Hasil penelitian menemukan kelalaian dengan berpihak kepada salah satu pihak saja sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan tidak melakukan konfirmasi ulang kepada salah satu pihak dan akar kesalahan timbul juga dari pihak penjual tanah selaku mantan suami yang berbuat curang dengan membawa surat pernyataan serta melanggar wanprestasi dan tidak adanya itikad baik, karena tindakan keduanya menimbulkan kerugian dan ketidak penuhannya hak oleh mantan istri sebab itu memerlukan sebuah pertanggungjawaban karena ada pihak yang dirugikan. Notaris perlu bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi walaupun kelalaian yang dilakukan tidak sepenuhnya dilakukan oleh Notaris karena menimbulkan kerugikan kepada salah satu pihak.
Uncontrolled Keywords:	Gono-Gini Property Dispute, Notary, Responsibility Sengketa Harta Gono-Gini, Notaris, Tanggung Jawab
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Wafdaa Taaz Hafsari Puri
Date Deposited:	14 Nov 2023 09:50
Last Modified:	14 Nov 2023 09:50
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30875

Actions (login required)

View Item