KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENGAWASI TUGAS JABATAN NOTARIS DI DAERAH KABUPATEN SERANG BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Wakhida, Nurul (2018) KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENGAWASI TUGAS JABATAN NOTARIS DI DAERAH KABUPATEN SERANG BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.

Text
KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENGAWASI TUGAS JABATAN NOTARIS DI DAERAH KABUPATEN SERANG BERDASARKAN KETENTUAN~1.pdf
Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pemikiran terkait permasalahan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris baik dalam pembuatan akta otentik maupun wewenang lain. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberikan kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap tugas jabatan Notaris. Dengan adanya pelanggaran terhadap Jabatan Notaris menunjukan bahwa pengawasan yang dilaksanakan belum efektif. Maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap tugas jabatan Notaris di Daerah Kabupaten Serang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan dalam penanganan kasus pelanggaran terhadap tugas Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data penelitian berasal dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan MPD Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Notaris Kabupaten Serang, serta data sekunder yang memuat bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang terkait dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kewenangan MPD Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan terhadap tugas jabatan Notaris belum maksimal dikarenakan rasio Notaris dengan anggota MPD tidak sebanding, belum ada keseragaman sistem manajemen pengawasan, kapasitas MPD terbatas dalam pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan MPD yaitu dengan upaya preventif dalam bentuk pengawasan serta pembinaan secara langsung terhadap Notaris dan upaya represif dengan bentuk penindakan terhadap Notaris yang patut diduga melakukan pelanggaran tugas jabatan Notaris melalui rekomendasi laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: