Febriyan, Dendy (2023) PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus : Balai Tunjung Teja, Kab.Serang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
DENDY FEBRIYAN_1111190015_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
DENDY FEBRIYAN_1111190015_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
DENDY FEBRIYAN_1111190015_02.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB) |
|
Text
DENDY FEBRIYAN_1111190015_03.pdf Restricted to Registered users only Download (778kB) |
|
Text
DENDY FEBRIYAN_1111190015_04.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) |
|
Text
DENDY FEBRIYAN_1111190015_05.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB) |
|
Text
DENDY FEBRIYAN_1111190015_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) |
|
Text
DENDY FEBRIYAN_1111190015_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) |
Abstract
Agricultural insurance is insurance that covers all risks of loss in agricultural, livestock and fisheries economic activities, which provides coverage in the form of compensation as a result of crop failure or other causes. That agricultural insurance is regulated in Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers. This research took place in the Kemuning village of Balai Tunjung Teja, Serang Regency, specifically in the Harapan Mulya II farmer group, puso occurred due to flooding, but there is no clear certainty of the time from PT Jasindo officers in checking land damage to obtain compensation claims. Therefore, this research will discuss how to legally protect farmers who experience crop failure due to flooding regarding insurance claims that cannot be disbursed? and What legal remedies can the insured take if the insurance claim is not immediately disbursed? The theories used in this research are legal protection theory and legal certainty theory. The method in this research uses a normative and empirical juridical approach with the type of research carried out being qualitative research. Secondary data from literature study and primary data from interviews with the head of the Tunjung Teja Agricultural Extension Center (BPP) and farmer groups. The results of this research show that Balai Tunjung Teja has 83 farmer groups, one of which is the farmer group in Kemuning Village, namely Harapan Mulya II. At that time, many agricultural lands in other sub-districts besides Tunjung Teja Sub-district (Harapan Mulya II) were damaged due to flooding and resulted in puso, so that Jasindo had difficulty in checking land damage due to a lack of personnel which resulted in delays in checking damage. In the claim prov`isions in the insurance guidelines, it is stated that compensation payments are made no later than 14 calendar days from the inspection report. The insured should not remove evidence of plant damage before Jasindo carries out the inspection. However, Jasindo is in default in the insurance agreement and the farmers are working again to find sustenance. The government must be more active in socializing the Rice Farming Business Insurance Program to all farmer groups in the sub-districts in detail and detail, so that it can be understood by farmers.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Asuransi pertanian merupakan asuransi yang menanggung segala resiko kerugian dalam aktivitas ekonomi pertanian, peternakan, maupun perikanan, yang memberikan pertanggungan dalam bentuk ganti rugi sebagai akibat dari gagal panen maupun sebab-sebab lainnya. Bahwa asuransi pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.Pada Penelitian ini bertempat di desa kemuning Balai Tunjung Teja Kabupaten Serang, tepatnya di kelompok tani Harapan Mulya II) telah terjadi puso akibat banjir, tetapi tidak adanya kepastian waktu yang jelas dari petugas PT Jasindo dalam melakukan pengecekan kerusakan lahan untuk mendapatkan klaim ganti rugi.Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana perlindungan hukum petani yang mengalami gagal panen akibat banjir terkait klaim asuransi yang tidak dapat dicairkan? dan Bagaimna upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung bilamana klaim asuransi tidak segera dicairkan? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan Jenis penelitian yang dilakukan bertipe penelitian kualitatif. Data sekunder studi kepustakaan dan data primer hasil wawancara kepada kepala balai penyuluhan pertanian (BPP) Tunjung Teja dan kelompok tani. Hasil Penelitian ini bahwa Di Balai Tunjung Teja memiliki 83 Kelompok Tani, salah satunya adalah kelompok tani di Desa Kemuning yaitu Harapan Mulya II.Pada waktu itu banyak lahan pertanian di kecamatan lain selain Kecamatan Tunjung Teja (Harapan Mulya II) yang rusak dikarenakan banjir dan mengakibatkan puso, sehingga pihak Jasindo kesulitan dalam melakukan pengecekan kerusakan lahan dikarenakan kurangnya personil yang mengakibatkan keterlambatan dalam pemeriksaan kerusakan. Pada ketentuan klaim dalam pedoman asuransi disebutkan bahwa pembayaran ganti rugi dilaksanakan paling lambat 14 hari kalender sejak berita acara pemeriksaan.Tertanggung seharusnya tidak menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum pihak Jasindo melakukan pengecekan.tetapi, pihak Jasindo melakukan wanprestasi dalam perjanjian asuransi dan petani menggarap kembali untuk mencari rezeki. Pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan Program Asuransi Usaha Tani Padi kepada seluruh kelompok tani yang ada di kecamatan-kecamatan secara detail dan rinci, sehingga dapat dipahami oleh para petani. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Agricultural Insurance (AUTP), Compensation claims Asuransi Pertanian (AUTP), Klaim ganti rugi | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Dendy Febriyan | |||||||||
| Date Deposited: | 03 Nov 2023 15:00 | |||||||||
| Last Modified: | 03 Nov 2023 15:00 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30757 |
Actions (login required)
 |
View Item |