Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT SEBAGAI BENTUK PERJANJIAN DALAM PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI INTRA UTERINE DEVICE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN STUDI DI UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN BOJONEGARA KABUPATEN SERANG

Adelgaar, Nizham (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT SEBAGAI BENTUK PERJANJIAN DALAM PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI INTRA UTERINE DEVICE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN STUDI DI UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN BOJONEGARA KABUPATEN SERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
Nizham Adelgaar_1111160421_FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
Nizham Adelgaar_1111160421_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Nizham Adelgaar_1111160421_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (336kB)
[img] Text
Nizham Adelgaar_1111160421_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (121kB)
[img] Text
Nizham Adelgaar_1111160421_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (135kB)
[img] Text
Nizham Adelgaar_1111160421_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (107kB)
[img] Text
Nizham Adelgaar_1111160421_REF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (194kB)
[img] Text
Nizham Adelgaar_1111160421_LAM.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

The Family Planning Program is a form of health service. In practice, the installation of contraceptives must be accompanied by informed consent or medical action approval given by the patient for a medical action to be received. There were several cases related to the installation of intrauterine device (IUD) contraception in the Technical Service Unit of the Public Health Center in Bojonegara District, which were experienced by several family planning acceptors. In this case, the acceptors had given their consent regarding the family planning services they would receive, but in practice there was a failure even though prior approval had been given. With the existence of Informed Consent which serves as evidence of the occurrence of a therapeutic agreement. Informed Consent which is a condition for the validity of binding agreements between health workers and patients. With these problems, two identification problems can be taken in this thesis. First, how is the implementation of Informed Consent in the installation of Intra-Uterine Contraceptive Devices at the UPT Puskesmas Bojonegara District, Serang Regency? Second, what is the position of Informed Consent as an agreement in protecting medical personnel for the installation of Intra Uterine Device contraceptive devices related to Law No. 36 of 2009 concerning Health? The theory used in this study is the theory of certainty of legal responsibility and the theory of legal protection. The research method used by the author is normative juridical in terms of empirical juridical research methods, with research specifications in the form of descriptive analysis, data sources in the form of primary data and secondary data, data collection techniques in the form of library research and field research (interviews), data analysis using interactive model analysis , and the location of the research was at the UPT Puskesmas, Bojonegara District, Serang Regency. The results showed that one of the factors causing the failure of the IUD contraceptive device was due to the lack of information received by health workers even though there had been an agreement. It is important for health workers to carry out counseling in more detail, because sometimes patients feel that Informed Consent is just a formality that they feel has no binding power.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFAUZIAH, FARIDATUL195907281985032002
Thesis advisorANWAR, JARKASI197003012008121002
Additional Information: Program Keluarga Berencana merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pemasangan alat kontrasepsi harus disertai Informed Consent atau persetujuan tindakan medis yang diberkan oleh pasien terhadap suatu tindakan medis yang akan diterimanya. Terdapat beberapa kasus terkait pemasangan alat kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) di Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bojonegara yang dialami oleh beberapa akseptor KB. Dalam kasus tersebut akseptor sudah memberikan persetujuan mengenai pelayanan KB yang akan mereka terima, namun dalam pelaksanaannya terjadi kegagalan meskipun sebelumnya sudah diberikan persetujuan. Dengan adanya Informed Consent yang berfungsi sebagai alat bukti dari terjadinya suatu perjanjian terapeutik. Informed Consent yang merupakan suatu syarat sahnya perjanjian mengikat antara tenaga kesehatan dengan pasien. Dengan adanya permasalahan terseut maka dapat diambil dua identifikasi masalah dalam skripsi ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan Informed Consent dalam pemasangan Alat Kontrasepsi Intra Uterine Device di UPT Puskesmas Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang ? Kedua, Bagaimana kedudukan Informed Consent sebagai perjanjian dalam melindungi tenaga medis untuk pemasangan alat kontrasepsi Intra Uterine Device dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ? Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian tanggung jawab hukum dan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif ditinjau dengan metode penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis, sumber datanya berupa data primer dan data sekunder, teknin pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara), analisis datanya menggunakan analisis model interaktif, dan lokasi penelitiannya di UPT Puskesmas Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya kegagalan alat kontrasepsi IUD salah satunya adalah karena kurangnya informasi yang diterima oleh tenaga kesehatan walaupun sudah terjadi persetujuan. Penting bagi tenaga kesehatan untuk melakukan penyuluhan secara lebih mendetail, karena terkadang pasien yang merasa bahwa Informed Consent hanya berupa formalitas yang dirasa tidak memiliki kekuatan mengikat.
Uncontrolled Keywords: Tenaga Kesehatan, Pasien, Informed Consent, Intra Uterine Device health workers, Patient, Informed Consent, Intra Uterine Device
Subjects: K Law > K Law (General)
R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Nizham Adelgaar
Date Deposited: 02 Nov 2023 15:25
Last Modified: 03 Nov 2023 14:27
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30751

Actions (login required)

View Item View Item