SENJAWATI, LASTRI (2018) KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
The authority to administer plantation business permits in Pandeglang Regency has been regulated in the Regulations of Regent Regent No. 42 of 2017 concerning delegation of authority for issuance and signing of licenses and non-permits to the head of the investment service and integrated one�door service of Pandeglang district in Article 6 number 1. the signing of licenses and non-licensing and revocation, conditions that occurred in the field that in the regency of Pandeglang organizing the provision of plantation business licensing there were still several problems experienced, many applicants were still having difficulties and violating the rules in the plantation business permit application process. The purpose of this study was to determine the authority of the Integrated Investment and Service Service of one door of Pandeglang Regency in granting plantation business licenses and to find out the obstacles in granting plantation business licenses. The research method used in this study uses normative juridical and sociological juridical methods with descriptive research types, research data collection techniques derived from primary data through interviews with implementing service licensing agencies in the investment service and integrated one-door service of Pandeglang district and secondary data contains primary book material such as laws, and secondary book material such as books related to research, data analysis methods used are qualitative juridical methods The results of the research on the authority of the investment service and integrated one-door service in the district of Pandeglang in implementing plantation business licenses show that there are still entrepreneurs who do not have permits or have not registered their businesses, then there are still obstacles faced in the process of granting plantation business licenses given to parties who do not have permits are still not firm
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kewenangan Penyelenggaraan pemberian izin usaha perkebunan dikabupaten pandeglang telah diatur dalam peraturan bupati pandeglang Nomor 42 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pandeglang dalam pasal 6 angka 1 bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan serta pencabutannya, kondisi yang terjadi dilapangan bahwa dikabupaten pandeglang penyelenggaraan pemberian perizinan usaha perkebunan masih terdapat beberapa permasalahan yang dialami, banyak pemohon yang masih kesulitan dan menyalahi aturan dalam proses permohonan perizinan usaha perkebunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kabupaten pandeglang dalam pemberian izin usaha perkebunan dan untuk mengetahui hambatan dalam pemberian izin usaha perkebunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data penelitian berasal dari data primer yaitu melalui wawancara dengan pelaksana bagian pelayanan perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pandeglang serta data sekunder yang memuat bahan buku primer seperti undang-undang, dan bahan buku sekunder seperti buku-buku yang terkait dengan penelitian, metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pandeglang dalam melaksanakan pemberian izin usaha perkebunan menunjukan bahwa masih terdapat pihak pengusaha yang belum mempunyai izin atau belum mendaftarkan usahanya, kemudian masih ada hambatan yang dialami dalam proses pemberian izin usaha perkebunan, selain itu sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak memiliki izin masih kurang tegas. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Oct 2021 02:29 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Oct 2021 02:29 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3072 |
Actions (login required)
 |
View Item |