Pertuna, Putri (2023) PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENCARI KERJA (AK/I) DI KABUPATEN LEBAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Putri Pertuna_1111190042_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Putri Pertuna_1111190042_01.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB) |
|
Text
Putri Pertuna_1111190042_02.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) |
|
Text
Putri Pertuna_1111190042_03.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) |
|
Text
Putri Pertuna_1111190042_04.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) |
|
Text
Putri Pertuna_1111190042_05.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) |
|
Text
Putri Pertuna_1111190042_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) |
|
Text
Putri Pertuna_1111190042_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) |
Abstract
Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Salah satu pelayanan publik yang banyak di minati dan dikunjungi oleh para pencari kerja (pencaker) adalah Dinas Tenaga Kerja. Yang dimana dinas tersebut melayani pembuatan kartu tanda pencari kerja. Pelayanan kartu tanda pencari kerja di atur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Dalam pelayanan kartu tanda pencari kerja terdapat beberapa tenaga kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi tidak melapor kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak. Identifikasi masalahnya yaitu, Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/1) di Kabupaten Lebak Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Apa saja yang menjadi kendala dalam pelayanan pembuatan kartu tanda pencari kerja (AK/1) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Teori yang digunakan yaitu Teori Tindakan Pemerintah dan Teori Pelayanan Publik. Metode Penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dan di analisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Kesimpulannya bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak di bagi menjadi 2 peran yaitu melayani pembuatan kartu tanda pencari kerja (AK/I) dan mendata para pencari kerja yang membuat kartu tanda pencari kerja (AK/I). Kendala yang di alami oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak yaitu pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan tidak melaporkan diri kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, jarak gerai pelayanan kartu tanda pencari kerja tergolong cukup jauh dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Saran dari penelitian ini yaitu untuk pelayanan pembuatan kartu kuning sebaiknya menggunakan 2 (dua) pilihan yaitu online sistem dan offline sistem. Karena ini dapat menjadi pilihan kepada para pencari kerja yang tidak memiliki waktu atau tempat tinggalnya terlalu jauh dari kantor Dinas Tenaga Kerja dapat menggunakan online sistem, agar waktu mereka juga tidak terbuang begitu banyak. Jadi mereka bisa membuat kartu kuning kapanpun dan dimanapun dalam sistem online ini.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | The government has an important role in providing excellent public services for all its residents as mandated in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. One of the public services that is much sought after and visited by job seekers (pencaker) is the Manpower Service. This service provides job seeker identification cards. Job seeker identification card services are regulated in Minister of Manpower Regulation Number 39 of 2016 concerning Workforce Placement. In the job seeker identification card service, there are several workers who have found work but do not report to the Lebak Regency Manpower Office. Identify the problem, namely, what is the role of the Manpower Service in the Service for Making Job Seeker Identification Cards (AK/1) in Lebak Regency Based on Minister of Manpower Regulation Number 39 of 2016 concerning Workforce Placement and what are the obstacles in the service for making job seeker identification cards ( AK/1) at the Lebak Regency Manpower Service Based on Minister of Manpower Regulation Number 39 of 2016 concerning Workforce Placement. The theories used are Government Action Theory and Public Service Theory. The research method is empirical juridical. The research specifications are analytical descriptive. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documents related to research. Data was obtained and analyzed descriptively using a qualitative approach method. The conclusion is that the role of the Lebak Regency Manpower Service is divided into 2 roles, namely providing job seeker identification cards (AK/I) and registering job seekers who make job seeker identification cards (AK/I). The obstacles experienced by the Lebak Regency Manpower Service are that job seekers who have found work do not report themselves to the Lebak Regency Manpower Office, the distance between job seeker identification card service outlets is quite far and the facilities and infrastructure are inadequate. The suggestion from this research is that for yellow card making services it is best to use 2 (two) options, namely an online system and an offline system. Because this can be an option for job seekers who don't have the time or live too far from the Manpower Service office, they can use the online system, so that they don't waste too much time. So they can make a yellow card anytime and anywhere in this online system. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Peran, Pelayanan, Tindakan Pemerintah Role, Service, Government Action | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Putri Pertuna | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Nov 2023 16:09 | |||||||||
| Last Modified: | 02 Nov 2023 14:53 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30680 |
Actions (login required)
 |
View Item |