Sangapan Herris, Febryan (2018) KEWENANGAN DEWAN HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM DI PAPUA BERDASARKAN PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
KEWENANGAN DEWAN HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM DI PAPUA BERDASARKAN PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA.PDF Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
The United Nations Human Rights Council is a Human Rights organ within the United Nations work machinery which is formed through Resolution A/RES/60/251 of the General Assembly with the status of a subsidiary organ. The Council which is part of the United Nations General Assembly has a higher position than the Commision with a framework based on dialogue and cooperative principle. This research focuses on two issues, namely: first, how the form of authority the Council in solving cases Human Rights violations based on the United Nations Charter and; second, how the effectiveness the Universal Periodic Review mechanism that the Council has in the settlement of cases Human Rights violations in Papua. In this research, the researcher used normative legal research method (normative juridical). In this research used statute approach and research of legal principles by applying rule of law. This research used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with library data (library research) collection techniques. The researcher conducted this research by applying qualitative juridical analysis. The result of this research reveals that; first, the form of authority the United Nations Human Rights Council based on the United Nations Charter, which is handling the situations of Human Rights violations, including grave and systematic violations. The council is required to provide recommendations in the settlement of cases the Human Rights violations around the world. To tidy up the United Nations Human Rights machinery, the Council should promotion the effective coordination of Human Rights within the United Nations system based on dialogue and cooperative principles. Second, the effectiveness of the Universal Periodic Review mechanism of the United Nations Human Rights Council in the settlement of cases Human Rights violations in Papua will be seen after the countries reviewed into the follow-up phase. In carrying out its responsibilities in the follow-up phase, the Indonesian government is judged to be effectively implementing the previous UPR recommendations in addressing Human Rights violations in Papua. However, Human Rights violations in Papua still exist and get recommendations in the session.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Dewan HAM PBB merupakan organ HAM dalam mesin kerja PBB yang dibentuk melalui Resolusi A/RES/60/251 Majelis Umum dengan status sebagai organ subsider (subsidiary organ). Dewan yang merupakan bagian dari Majelis Umum PBB memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding Komisi dengan kerangka kerja didasari oleh prinsip dialogis dan kooperatif. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana bentuk kewenangan Dewan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berdasarkan Piagam PBB dan; kedua, bagaimana efektifitas mekanisme Universal Periodic Review yang dimiliki Dewan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang�undangan (statute approach) dan penelitian asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data telaah pustaka (library research). Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif yuridis. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut, pertama, bentuk kewenangan yang dimiliki Dewan HAM PBB berdasarkan Piagam PBB, yaitu menangani situasi pelanggaran HAM, termasuk di dalamnya pelanggaran berat dan sistematis. Dewan dituntut untuk memberikan rekomendasi dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di seluruh dunia. Untuk merapikan mesin HAM PBB, Dewan harus mempromosikan koordinasi yang efektif dan pengarusutamaan HAM dalam sistem PBB dengan didasari prinsip dialogis dan kooperatif. Kedua, efektifitas mekanisme Universal Periodic Review yang dimiliki Dewan HAM PBB dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua akan terlihat setelah negara yang ditinjau memasuki fase follow up. Dalam menjalankan tanggung jawabnya pada fase follow up, pemerintah Indonesia dinilai secara efektif menjalankan rekomendasi UPR sebelumnya dalam penanggulangan pelanggaran HAM di Papua. Namun, pelanggaran HAM di Papua masih eksis dan mendapatkan rekomendasi di sesi itu. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Oct 2021 02:21 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Oct 2021 02:21 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3068 |
Actions (login required)
 |
View Item |