IMADUDDIN, MUHAMMAD (2018) KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HAM RI NO.M.HH.16.KP.05.02 TAHUN 2011 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SERANG. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HAM RI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
To find the process of implementation of internal control within the penitentiary class II A town of attack, to examine the implementation of sanctions against a prison officer who violates the code of conduct in prisons class II A town attacked. Article 4 (1) any correctional employee in performing official duties and everyday social life and shall be guided by ethics. Paragraph (2) any employee of correctional must know, obey, and implement ethics as the intent in paragraph (1) and supervised by the assembly code of ethics region in charge of examining and taking a decision to the employee correctional facilities in areas suspected of violating the code of conduct after considering witnesses, other evidence, and the relevant information, in the session of the code of ethics.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengawasan internal di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A kota serang, untuk mengetahui pelaksanaan sanksi terhadap petugas lapas yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota serang. Pasal 4 (1) setiap pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika. Ayat (2) setiap pegawai pemasyarakatan wajib mengetahui,mentaati,dan melaksanakan etika sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dan di awasi oleh majelis kode etik wilayah yang bertugas memeriksa dan mengambil putusan terhadap pegawai pemasyarakatan di daerah yang diduga melanggar kode etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan, dalam sidang majelis kode etik. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Oct 2021 01:45 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Oct 2021 01:45 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3056 |
Actions (login required)
 |
View Item |